Suaraindo.id—Cipayung Plus bersama masyarakat Kalbar melakukan aksi damai tolak Formasi P3K Guru Agama di Kantor Gubernur Kalimantan Barat, Kamis (27/5/2021) siang.
Titik kupul masa aksi berawal di halaman markas KSR PMI Unit Universitas Tanjungpura dan Maskar POBU Jalan M. Isja Komplek Universitas Tanjungpura Pontianak.
Aksi yang diikuti oleh hampir seratusan masa ini diketuai oleh Noven GMKI, Ulil dari IMM Pontianak dan Ari dari IMM Pontianak. Mereka terdiri dari PMKRI, PMII, GMKI, IMM dan FORMALAK.
Adapu tuntutan dalam aksi ini yaitu meminta Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalbar menunda pelaksanaan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Formasi Guru Agama atas tidak adanya Formasi Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Guru Agama Non Muslim tingkat SMA / SMK.
Massa juga mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar untuk segera mengevaluasi formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Guru Non Muslim yang tidak ada, agar memiliki kesempatan dalam mengikuti seleksi formasi PPPK.
Kemudian mereka juga mendesak Gubernur Kalimantan Barat serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar, memastikan formasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja PPPK Guru Agama Non Muslim tingkat SMA/SMK di Kalbar.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar diminta untuk berjanji dan memastikan agar setiap proses perekrutan ASN bidang pendidikan yang Kementerian Pemberdayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) diadakan, untuk tidak ada lagi kekosongan Kouta formasi dalam seleksi seperti yang terjadi saat sekarang ini.
DPRD Kalbar juga diminta menyatakan sikap untuk menghentikan pelaksanaan seleksi Formasi PPPK Guru Agama di Kalbar serta turut memfasilitasi Gubernur Kalimantan Barat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalbar dan BKD Kabar dalam mengevaluasi serta meyelesaikan polemik Formasi PPPK Guru Agama, agar formasi PPPK Guru Agama dan kuota guru agama non Muslim diadakan.
Setelah berkumpul massa selanjutnya melakukan aksi damainya di Gedung DPRD Kalbar.
Setelah melakukan aksi damai di Gedung DPRD Kalbar, massa aksi damai ini kemudian melanjutkan aksinya di Kantor Gubernur Kalimantan Barat. Massa aksi diterima di depan tangga utama Kantor Gubernur Kalbar.
Menyikapi tuntutan masa aksi ini, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kalbar Ani Sofyan menyampaikan ucapan terterima kasih atas aspirasi yang disampaikan, ini merupakan bentuk kesadaran untuk memperbaiki kinerja baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Kalau permintaan ditunda itu tidak mungkin menurut Ani Sofyan sebab itu merupakan kebijakan pemerintah pusat, daerah harus melaksanakan.
“Penerimaan ini masih ada pada tahun 2022-2023. Kalau pun belum masuk tahun ini, tahun depan kita usahakan masuk,” jelasnya.
Menurutnya, alasan formasi non Muslim belum masuk karena jika dilihat dari data guru agama non Muslim masih mencukupi.
