SuaraIndo.id—- Puluhan Kepala Sekolah yang tergabung dalam Forum Penggerak Sekolah Dasar Lombok Timur, pertanyakan kebihakan pemerintah Daerah yang berkaitan dengan program penggerak SD.
Ketua Forum Penggerak SD Lombok Timur Zulkarnaen mengatakan sejak di luncurkannya sekolah penggerak SD, oleh Kementerian Riset dan Teknologi sejak awal tahun 2021, namun hingga saat ini tidak ada terlihat komitmen Pemerintah Daerah Lombok Timur. Padahal penggerak Sekolah Dasar ini banyak hal yang dilakukan, untuk mrmbangun karakter anak didik.
Selain itu, pihak forum juga mempertanyakan apa yang menjadi kerjasama setelah penandatanganan nota kesepahaman atau MoU antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Pusat melalui kementerian terkait, mengenai sekolah penggerak SD di Lombok Timur.
Zulkarnaen mengatakan setiap dilakukan survey oleh kementerian, kontribusi pemerintah daerah terhadap sekolah penggerak ini selalu menjadi atensi. Karena 24 sekolah yang ditunjuk menjadi mencusuar.
“Oleh karena itu kita pertanyakan kebijakan lepada pemangku kebijakan baik legislatif maupun eksekutif,” kata Zulkarnaen, saat ditemui usai hearing di kantor DPRD Lombok Timur, Selasa 7 September 2021.
Adanya komitmen semua pemangku kebijakan, guru siap bergerak mengembangkan sekolah penggerak SD Lombok Timur, agar program ini bisa sukses sesuai harapan.
Lebih lanjut Zulkarnaen menjelaskan sekolah penggerak SD ini merupakan penguatan kurikulum 2013 atau K13. Endingnya nanti membentuk karakter siswa siswi dslam bentuk profil pancasila. Karena 20 persen pembelajaran pada sekolah penggerak SD ini, nanti disiapkan profil pancasila. Sehingga siswa disiapkan untuk merdeka belajar, baik dialam maupun dilaur kelas.
Artinya, pihak guru siap mengemvangkan karakters siswa sesuai dengan lingkungan yabg ada. Baik dalam program gontong royong dan bhinika tunggal ika.
Sementara itu, ketua DPRD Lombok Timur yang menerima langsung forum penggerak SD, menegaskan kebijakan pihak eksekutif harus mengutamakan sekolah yang benar benar butuh, baik bangunan fisik sekolah dan ruang kelas. Selain itu, agar setiap sekolah mengisi Data Pokok Pendidikan (Dapdodik) secara jujur dan benar.
“Kita minta agar Dapdodik di isi dengan jujur,” pungkas ketua DPRD Lombok Timur saat dikonfirmasi wartawan, 7 September 2021.
Karena Dapdodik menjadi acuan data secara Nasional akan kebutuhan infrastruktur, baik ruang belajar, perpustakaan dan laboraturium. Untuk dana sendiri pemerintah menyediakan dari dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) kinerja.
Murnan menambahkan, harapan para guru yang tergabung dalam forum penggerak SD ini, yakni agar pemerintah menyediakan BOS Daerah. Namun, BOS Daerah ini tergantung pada kondisi keuangan Daerah. Apalagi saat ini, Pemerintah Lombok Timur masih berjibaku melawan penyebaran Covid-19. Sebagian besar anggaran program kena pemotongan.
