Suaraindo.id – Dalam rangka memberikan informasi kepada publik terkait kinerja pelaksanaan APBN serta sebagai perwujudan akuntabilitas dalam pengelolaan APBN, Kementerian Keuangan sebagai institusi yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan negara rutin melaksanakan Konferensi Pers APBN di setiap bulannya.
Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani Indrawati, menyampaikan dalam Konferensi Pers APBN KiTa (Kinerja dan Fakta) beberapa waktu lalu, bahwa meskipun outlook global mengalami perlambatan, Indonesia diperkirakan masuk ke dalam salah satu negara yang masih mampu tumbuh kuat di angka 5% (yoy)
“Tahun 2023 sebagaimana diproyeksikan oleh IMF. Namun, kewaspadaan dan mitigasi tetap harus dilakukan untuk mengantisipasi ketidakpastian global sepanjang tahun 2023,” tuturnya dalam konpers melalui virtual.
Perkembangan Inflasi Per Maret 2023 Pada awal tahun 2023, inflasi year on year (yoy) pada gabungan 3 kota di Kalimantan Barat berada di angka 5,70% di bulan Januari, kemudian melandai menjadi 5,43% di bulan Februari, dan posisi terakhir adalah sebesar 5,06% di bulan Maret.
Sebagaimana prakiraan Bank Indonesia bahwa tahun 2023 inflasi akan mulai beradaptasi yang mana juga ditandai dengan tingkat suku bunga/BI-rate yang tidak seagresif sebelumnya.
Administered price atau biaya komoditi yang ditentukan oleh pemerintah pusat menjadi salah satu penyebab cukup tingginya angka inflasi di Kalimantan Barat. Seperti angkutan udara, harga rokok, BBM, dan listrik yang mana juga menjadi komoditas dominan penyumbang inflasi di Wilayah Kalbar.
Darta, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat mengatakan, menjelang bulan ramadan, stok bahan pangan di Kalbar tergolong dalam kondisi yang aman dan cukup tersedia.
“Dibulan Ramadan hingga Hari Raya Idulfitri. Beberapa kendala yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Barat dalam menanggulangi inflasi, antaranya adalah pengelolaan pasokan pada beberapa sentra produksi di luar Kalbar,” tuturnya.
Dari sisi TKDD, TKDD yang telah disalurkan kepada Provinsi Kalimantan Barat, Maret 2023 berdasarkan data pencatatan Pemda adalah sebesar Rp2.490,81 miliar atau 77,11% dari total pendapatan APBD, sementara data tercatat di OMSPAN adalah sebesar Rp4.557,89 miliar, dengan realisasi tertinggi pada pos Dana Alokasi Umum (DAU). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan dana pusat melalui TKDD masih menjadi faktor dominan untuk pendanaan pada provinsi Kalimantan Barat.
” Beberapa hambatan realisasi belanja di triwulan I ini di antaranya disebabkan oleh beberapa proyek strategis nasional yang belum terlaksana fisiknya karena cuaca dan kelangkaan BBM sehingga terjadi hambatan dalam distribusi material dan juga beberapa material juga masih menunggu kiriman dari PT,” ungkap Darta, Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Barat.
Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan APBN di awal tahun ini terdapat pada pelaksanaan pengadaan barang ataupun jasa.
