Suaraindo.id – H.Asmauddin, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dari Fraksi Partai Demokrat minta gubernur segera menetapkan status tanggap Darurat Provinsi, terkait bencana banjir yang terjadi di 6 Kabupaten atau Kota, termasuk Kota Subulussalam, Aceh Singkil, dan Aceh Selatan.
Permintaan itu disampaikan Asmauddin dalam Rapat Paripurna yang digelar di Gedung DPRA, Kamis (7/12/2023).
Menurut Asmauddin penetapan status tanggap darurat ini sangat penting mengingat skala banjir kali ini cukup luas dibeberapa wilayah administratif Kabupaten atau Kota, yang terjadi dalam waktu yang nyaris serentak.
Politisi dari partai demokrat itu berharap dengan status tanggap darurat skala provinsi, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBA bisa segera menurunkan Tim Reaksi Cepat untuk melakukan pendataan kondisi riil dilapangan. Sehingga dengan data-data ini Sekretaris Daerah (Sekda) yang secara ex officio (berdasarkan jabatan) adalah sebagai kepala BPBD Aceh bisa mengumpulkan dinas-dinas terkait untuk melakukan penanganan kolektif.
“Kondisi hari ini enam kabupaten di Provinsi Aceh, mulai dari Aceh Tenggara, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Kota Subulussalam, Aceh Singkil betul-betul kena bencana alam, tidak ada alasan untuk tidak menetapkan status tanggap darurat provinsi,” ujar Asmauddin.
Diaisi lain, ia juga sangat menyayangkan sejumlah perusahaan-perusahaan perkebunan kelapa sawit, terutama yang berada di Kota Subulussalam dan Kabupaten Aceh Singkil yang dinilai tutup mata terhadap musibah yang kini sedang dialami oleh masyarakat setempat.
“Kami cukup prihatin mendengar laporan, HGU yang ada khususnya di Singkil dan Kota Subulussalam tutup mata terhadap bencana yang dihadapi masyarakat kita, ada HGU yang berpuluh tahun mencari nafkah, mencari untung di Kabupaten Aceh Singkil, disaat bencana hanya mampu membantu 40 sak beras ukuran 5 kg, tambah beberapa kerat telur”, kata Asmauddin.
Untuk dari itu, Anggota DPRA itu meminta gubernur untuk menyampaikan teguran kepada HGU-HGU yang ada di Aceh ini agar lebih peduli dan jangan menutup mata saat musibah melanda Aceh, sebab Aceh telah menjadi tanah tempat perusahaan-perusahaan ini mencari untung selama ini.
Kemudian, Asmauddin juga meminta Gubernur segera memperbaiki jalan penghubung Trumon-Kuala baru yang ambrol tergerus longsor, perbaikan ruas jalan nasional di Kecamatan Simpang Kiri dan Kecamatan Sultan Daulat, serta jalan alternatif Desa Panglima Sahman Kecamatan Runding, yang selama ini sering dipergunakan masyarakat melintas di wilayah Barat Selatan Aceh-Sumatera Utara, bila jalur jalan nasional via Simpang Kiri-Sultan Daulat sedang terkendala banjir.
“Beberapa hari lalu juga, ruas jalan Trumon-Kuala Baru juga terjadi longsor, langsung kami WA kepala PUPR, dijawab menyatakan akan perintahkan UPTD 10 (Sepuluh) Meulaboh untuk melaksanakan penanganan, insyaallah laporan yang kami terima sampai detik ini belum ditangani, ini kami mohon perhatian bapak Pj Gubernur Aceh,” ucap Asmauddin.
Tak hanya soal musibah banjir dan persoalan jalan, dalam rapat paripurna tersebut, politisi dari daerah pemilihan (Dapil 9) yang baru di lantik melalui prosedur Pergantian Antar Waktu PAW beberapa bulan yang lalu ini juga meminta gubernur untuk memperhatikan kondisi warga desa Pertampakan, Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil, yang saat ini pemukimannya kian terdesak oleh HGU PT Nafasindo.
“Pemukiman mereka itu sudah sangat terdesak, hanya 1 hektar, mereka minta kepada perusahaan 4 hektar lagi untuk pengembangan desanya, nampaknya pihak Nafasindo juga belum merespon, jadi kami mohon kepada bapak PJ Gubernur harapan masyarakat yang berada, yang berbatasan langsung dengan perusahaan-perusahaan HGU masyarakat kita harus di prioritaskan, jangan hanya pihak HGU yang mendapat prioritas dari kita”, pungkas Asmauddin.
