Suaraindo.id – Ketua MPR RI ke-16 sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Bambang Soesatyo, menyatakan bahwa MPR RI periode 2019-2024 telah menyusun rancangan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN). Rancangan ini akan disampaikan dalam Sidang Akhir Masa Jabatan MPR RI periode 2019-2024 sebagai rekomendasi bagi MPR RI periode selanjutnya. PPHN diharapkan menjadi panduan untuk menciptakan penataan dan pengaturan penyelenggaraan negara yang harmonis, demokratis, dan berkualitas.
“PPHN merupakan guidance principles untuk menjalankan pembangunan nasional dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia yang berkelanjutan. Ide besar menghadirkan PPHN merupakan wujud kepedulian MPR dalam rangka mempercepat terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur pada tahun 2045,” ujar Bambang Soesatyo dalam Sidang Tahunan MPR 2024 di Komplek Parlemen Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Dalam acara tersebut, hadir sejumlah tokoh penting, antara lain Presiden RI Joko Widodo, Wakil Presiden RI Ma’ruf Amin, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, Jusuf Kalla, dan Boediono, serta istri dari mantan Wakil Presiden Hamzah Haz, Soraya Hamzah Haz. Hadir pula Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua DPD RI AA La Nyala Mahmud Mattalitti, Presiden Terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto, serta sejumlah pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik.
Bambang Soesatyo, yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi III DPR RI bidang Hukum, HAM, dan Keamanan, menegaskan pentingnya PPHN untuk menjamin kesinambungan pembangunan nasional yang tidak terpengaruh oleh periodisasi pemerintahan. Hal ini akan memastikan keselarasan dan sinergi antara pembangunan di tingkat pusat dan daerah, serta menghindarkan potensi pemborosan anggaran yang disebabkan oleh perbedaan orientasi dan prioritas pembangunan.
“Setiap kebijakan, setiap program yang kita jalankan, adalah cermin dari tekad kita untuk menjaga keutuhan dan kedaulatan bangsa, serta mengantarkan rakyat menuju kesejahteraan yang merata. Dengan PPHN sebagai kompas kita, Indonesia akan terus maju, menggapai bintang-bintang dan menyongsong hari esok dengan penuh keyakinan dan kebanggaan,” ujar Bamsoet.
Sebagai Ketua Dewan Pembina Depinas SOKSI (Ormas Pendiri Partai Golkar) dan Kepala Badan Polhukam KADIN Indonesia, Bamsoet menekankan bahwa MPR telah melakukan Silaturahmi Kebangsaan dengan berbagai tokoh bangsa untuk mendapatkan pandangan, saran, dan pertimbangan demi kemajuan Indonesia. Kunjungan ini melibatkan mantan presiden, wakil presiden, serta ketua umum partai politik.
Hasil Silaturahmi Kebangsaan ini menghasilkan beberapa kesepahaman, di antaranya pentingnya komitmen kolektif dari seluruh elemen bangsa untuk bergotong royong membangun Indonesia. Selain itu, diperlukan peta jalan dan visi jangka panjang yang tidak dibatasi oleh periodisasi pemerintahan, serta evaluasi dan perbaikan dalam sistem demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia setelah 26 tahun era Reformasi.
“Seluruh rangkaian wewenang dan tugas yang diemban MPR adalah semata-mata untuk merajut kembali ke-Indonesiaan yang semakin lama terasa semakin memudar. Majelis berkeyakinan bahwa seluruh elemen bangsa memiliki tanggung jawab bersama untuk memastikan kelangsungan Indonesia yang lebih baik, lebih maju, dan lebih bermartabat,” tutup Bamsoet.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS