Suaraindo.id – Hingga saat ini, sosok yang akan mengisi posisi unsur pimpinan Wakil Ketua DPRD Melawi dari Partai Golkar masih belum jelas.
Padahal sebelumnya, Partai berlambang Pohon Beringin inipun sudah menggelar rapat pleno terkait usulan bakal calon Wakil Ketua DPRD Melawi periode 2024-2029, yang selanjutnya disampaikan ke DPD I Partai Golkar Kalbar untuk di putuskan oleh DPP Partai Golkar.
Keempat nama yang diusulkan yakni, Saparni, Oktafianus, Untung Atmanegara dan Marwan. Mereka merupakan anggota DPRD Melawi terpilih dari empat daerah pemilihan yang ada.
Partai Golkar pada pemilu Legislatif 2024 harus puas pada peringkat ketiga dengan meraih Empat kursi di DPRD Kabupaten Melawi.
Adang Wahyudi, Wakil Ketua Bidang Organisasi DPD II Partai Golkar Melawi, membenarkan bahwa hingga saat ini belum diketahui keputusan dari DPP Partai Golkar, terkait siapa yang akan menduduki posisi wakil ketua DPRD Melawi dari Partai Golkar periode 2024-2029.
“Keputusan ada pada DPP partai Golkar, “ungkap Adang ketika dikonfirmasi media ini, Minggu (22/92/2024).
Lebih lanjut pria yang juga pernah menjabat sebagai Sekretaris DPD Partai Golkar Melawi periode 2006- 2008 dan 2009 -2014 ini menjelaskan bahwa ada mekanisme dan pedoman yang diatur dalam partai Golkar.
Salah satu dasar penting dalam penetapan pimpinan DPRD juga mengacu pada keputusan Rapat pimpinan Nasional V Partai Golkar nomor : 02/RAPIMNAS-V/GOLKAR/XI/2013 tanggal 23 November 2013 tentang rekomendasi Bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan partai Golkar, terutama pedoman pemilihan dan penetapan pimpinan MPR RI, DPR RI, DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten / kota dari Partai Golkar.
Kemudian juga mengacu pada surat edaran DPP partai Golkar nomor : SE-29/GOLKAR/VI/2019 tanggal 24 juni 2019 tentang ketentuan rekruitmen calon pimpinan DPRF Provinsi dan kabupaten/kota.
Bahkan yang terbaru, DPP Partai Golkar ada mengeluarkan surat edaran terbaru tertanggal 19 Agustus 2024, Nomor : B-1151/GOLKAR/VIII/2024 , perihal penekanan ulang terkait pedoman pemilihan dan Penetapan calon pimpinan DPRD Provinsi dan Kabupaten / kota yang ditandatangai waktu itu Plt Ketua Umum, Agus Gumiwang Kartasasmita dan sekretaris jenderal, Lodewijk F. Paulus.
“Dalam surat edaran itu juga dijelaskan tentang kriteria yang akan menduduki jabatan pimpinan DPRD dari Golkar, ” ujarnya.
Adapun kriteria tersebut yang dijelaskan dalam surat edaran DPP Partai Golkar itu seperti riwayat jabatan di kepengurusan Partai Golkar, riwayat jabatan di fraksi partai Golkar, riwayat pendidikan, tidak pernah menjadi anggota partai politik lain atau pindah partai serta prestasi dedikasi, disiplin, loyalitas dan tidak tercela (PD2LT).
“Yang jelas di Golkar ada Mekanismenya, jadi kita tunggu saja keputusan DPP. Sebagai kader maupun pengurus daerah, kami percaya DPP akan mengambil keputusan yang terbaik dan profesional sesuai AD/ART yang berlaku dengan tetap menjaga kondusifitas roda organisasi, “urainya penuh harap.
Terpisah, Darsono salah satu kader partai Golkar Kabupaten Melawi berharap agar pihak DPP Partai Golkar bisa segera mengeluarkan keputusan terkait yang mengisi jabatan unsur pimpinan DPRD Kabupaten Melawi periode 2024-2029.
“Kan di Melawi ada tiga unsur pimpinan, dari partai PAN dan PDI Perjuangan informasi nya sudah ada nama yang diputuskan, tinggal kita dari Golkar saja yang belum. Jadi masih perbincangan hangat di publik dan internal, “ungkap Darsono ketika dikonfirmasi.
Sebagai kader dirinya berharap, agar DPP Partai Golkar dalam menentukan pimpinan DPRD Melawi adalah sosok yang benar benar bisa loyal, berintegritas dan berkomitmen dalam membesarkan roda organisasi.
“Jangan sampai, hanya memikirkan daerah pemilihannya saja dalam membesarkan partai. Ini yang tidak kita harap kan, “ucapnya.
Terpenting menurut Darsono, semua proses maupun mekanisme harus sesuai dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah tangga partai Golkar.
Sehingga kawan kawan yang saat ini masuk dalam usulan pimpinan DPRD Melawi dari Golkar tidak ada yang merasa dirugikan, di zolimi ataupun lainnya.
Jika salah memutuskan, dikhawatirkan akan memicu konflik di internal sehingga menggangu soliditas menjelang pesta Demokrasi Pilkada Gubernur dan Pilkada Melawi.
“Golkar adalah partai yang nasionalis dan rumah bagi semua. Jangan sampai, justru dari kader partai sendiri yang melanggar AD/ART, sehingga dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak baru. Sehingga merugikan citra baik partai Golkar di masyarakat, “harapnya.
Selain itu juga tidak boleh ada pihak luar manapun yang coba mengintervensi partai Golkar dalam pengambilan keputusan.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
