Suaraindo.id – Kegiatan Asistensi Penyusunan Manajemen Risiko Indeks (MRI) dan Indeks Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK) Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah resmi ditutup oleh Penjabat (Pj) Bupati Mempawah yang diwakili oleh Pj Sekretaris Daerah Abdul Malik. Acara penutupan berlangsung di Hotel Mahkota Singkawang pada Kamis, 3 Oktober 2024.
Dalam sambutannya, Abdul Malik menekankan pentingnya penyusunan MRI dan IEPK yang terintegrasi dengan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Ia mengatakan, “Penyusunan MRI dan IEPK sangat penting untuk menciptakan tata kelola yang baik serta mendukung keberhasilan penerapan reformasi birokrasi di Kabupaten Mempawah.” Ia menjelaskan bahwa tujuan dari penyusunan dokumen ini tidak hanya untuk mencapai target kinerja, tetapi juga untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Lebih lanjut, Abdul Malik berharap agar kegiatan ini dapat menghasilkan dokumen MRI dan IEPK yang berkualitas dan siap digunakan di awal tahun 2025. “Bagi perangkat daerah yang belum menyelesaikan dokumen MRI dan IEPK, saya meminta agar segera menuntaskannya. Dokumen ini merupakan bagian penting dalam penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP terintegrasi tahun 2024,” tambahnya.
Abdul Malik juga mengingatkan bahwa setiap organisasi pasti memiliki tujuan, dan dalam mencapai tujuan tersebut, berbagai tantangan dan risiko dapat muncul. Oleh karena itu, persiapan yang matang sangat diperlukan untuk mengatasi risiko dan hambatan yang mungkin dihadapi. “Usaha ini penting dalam mencapai MRI yang efektif,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Plt Inspektur Mempawah, Rahmat Faiz, dan sejumlah pihak terkait lainnya turut hadir. Abdul Malik berharap bahwa kegiatan ini akan menjadi komitmen bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel di Kabupaten Mempawah.
Dengan diadakannya kegiatan asistensi ini, diharapkan Kabupaten Mempawah dapat terus memperbaiki dan meningkatkan sistem pengendalian intern, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
