Workshop dan Coffee Talk Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD, dan BUMDes di Kalimantan Barat

Suaraindo.id – Penjabat (Pj) Gubernur Kalimantan Barat, Harisson, menghadiri acara Workshop dan Coffee Talk bertema Penguatan Tata Kelola BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDes yang diselenggarakan di Aula Bank Kalbar, Kamis (10/10/2024). Acara ini bertujuan untuk meningkatkan kontribusi optimal dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Kesehatan, dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam pembangunan Kalimantan Barat.

Harisson menekankan pentingnya pengembangan potensi di setiap desa melalui BUMDes. “Mereka harus berjiwa entrepreneurship dalam mengembangkan potensi desa, sehingga bisa mendatangkan pendapatan dan menggerakkan roda perekonomian di desa, yang pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Selain itu, Harisson menyoroti bahwa BUMD yang telah berstatus BLUD harus memiliki target kinerja yang jelas dan optimal dalam pelayanan publik. Ia mencontohkan perusahaan air minum yang harus memperluas jaringan layanan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat. Harisson juga mendorong BLUD, terutama rumah sakit, untuk memaksimalkan pengelolaan keuangan demi meningkatkan fasilitas pelayanan.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, menyoroti rendahnya kontribusi BUMD, BLUD Kesehatan, dan BUMDes di Kalimantan Barat terhadap pembangunan nasional. Dari 25 BUMD di provinsi ini, hanya 6 yang memberikan dividen, sementara 11 BUMD justru mengalami kerugian dan menjadi beban bagi pemerintah daerah. BLUD Kesehatan seperti RSUD juga belum memaksimalkan fleksibilitas dalam penyediaan layanan, termasuk waktu tunggu pasien yang belum memenuhi standar. Begitu pula BUMDes yang masih minim kontribusi terhadap Pendapatan Asli Desa (PADes).

Rudy menggarisbawahi perlunya penguatan tata kelola dan manajemen risiko pada BUMD, BLUD, dan BUMDes agar lebih profesional, akuntabel, dan mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. “Komitmen para pemangku kepentingan sangat diperlukan untuk mengakselerasi kontribusi ini melalui penerapan tata kelola yang berkualitas,” tambahnya.

Acara ini dihadiri oleh para kepala biro perekonomian, kepala dinas pemberdayaan masyarakat, direktur BUMD, direktur RSUD, serta inspektur daerah se-Kalimantan Barat, yang diharapkan dapat menjadi motor penggerak perubahan menuju tata kelola korporasi yang lebih baik untuk kemajuan daerah.