Suaraindo.id – Suasana debat publik ketiga Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat pada Senin (18/11/2024) semakin memanas, setelah terjadi adu pendapat tajam antara Paslon 01 Sutarmidji-Didi Haryono dan Paslon 02 Ria Norsan-Krisantus Kurniawan terkait alokasi anggaran pembangunan infrastruktur, khususnya mengenai pembangunan jembatan.
Ria Norsan Pertanyakan Keadilan Alokasi Anggaran
Debat semakin sengit saat Ria Norsan, calon gubernur nomor urut 02, mengajukan pertanyaan kepada paslon Sutarmidji-Didi Haryono mengenai anggaran pembangunan jembatan selama lima tahun yang mencapai 1,6 triliun rupiah. Ria mempertanyakan ketidakadilan dalam alokasi anggaran tersebut, yang menurutnya tidak sesuai dengan proporsi yang seharusnya.
“Untuk pembangunan jembatan selama 5 tahun, Bapak menganggarkan 1,6 triliun dengan alokasi untuk Ketapang sebesar 15%, yang seharusnya 24%. Sementara Pontianak hanya mendapatkan 3%, padahal seharusnya 0,6%. Apakah ini sudah cukup adil?” ujar Ria Norsan dengan nada tegas.
Sutarmidji Jawab, Tapi Tidak Sesuai Harapan
Namun, jawaban yang diberikan oleh Sutarmidji, calon gubernur nomor urut 01, tidak memuaskan Ria Norsan. Sutarmidji menjelaskan bahwa Ketapang mendapatkan porsi besar karena adanya proyek jalan panjang di daerah tersebut. Sutarmidji juga mengungkapkan bahwa anggaran untuk Pontianak memang alokasinya 3%, bukan 0,6% seperti yang dipertanyakan Ria Norsan.
“Kalo data tentang infrastruktur Rp 1,29 triliun, kenapa Ketapang mendapat porsi yang besar? Karena jalan panjang itu ada di Ketapang dan kegiatan provinsi ada di Ketapang. Kalau di Pontianak bukan 0,6% tapi 3%, tidak lebih dari itu,” jawab Sutarmidji.
Namun, Ria Norsan kembali melayangkan pertanyaan serupa dan menegaskan ketidakadilannya dalam pembagian anggaran tersebut. Ia bahkan menyertakan data yang menurutnya menunjukkan ketidaksesuaian anggaran yang dipublikasikan oleh Sutarmidji.
Ria Norsan Klaim Data Sutarmidji sebagai Pembohongan Publik
Ria Norsan yang merasa tidak mendapatkan jawaban yang memadai langsung menanggapi dengan tegas, “Yang saya tanyakan adalah apakah ini adil, Bapak menganggarkan jalan tersebut. Ini jelas tidak adil,” ucapnya.
Ria Norsan juga mengungkapkan bahwa data yang dibagikan Sutarmidji di media sosial adalah pembohongan publik, yang menurutnya tidak valid. Ia menyebut bahwa masyarakat Pontianak sudah resah dan merasa “dirugikan” dengan pembagian anggaran yang tidak merata tersebut.
“Jadi data Bapak di medsos ini adalah pembohongan publik dan datanya tidak benar. Kalau orang Pontianak bilang ini merampot. Jadi kita harus transparan dan adil kepada yang menerimanya,” tambah Norsan dengan suara lantang.
Sutarmidji Bantah Tuduhan dan Tegaskan Data yang Valid
Mendengar serangan tersebut, Sutarmidji langsung membantah tuduhan Ria Norsan, yang mengklaim data yang dibawa oleh paslon 02 tidak valid. Sutarmidji menegaskan bahwa alokasi anggaran pembangunan selama 5 tahun sebesar Rp 1,92 triliun tersebut diperuntukkan untuk 14 kabupaten/kota. Ia menjelaskan bahwa Ketapang mendapatkan alokasi besar bukan karena ada upaya ketidakadilan, melainkan karena kebutuhan infrastruktur di Ketapang yang sangat mendesak.
“Sebetulnya bukan saya yang merampot, tapi data Pak 02 itu merampot. Datanya itu gak benar, tidak valid. Belanja infrastruktur itu selama 5 tahun itu Rp 1,92 triliun. Kita ada 14 kabupaten kota. Kalau 1 kabupaten sudah mengerus dana 24%, yang lain dapat apa? Yang kita bangun bukan teori itu tapi kebutuhan. Kalau kebutuhan besar, kita beri porsi besar, itu yang namanya adil, bukannya data merampot tadi,” tegas Sutarmidji.
Adu Pendapat Memanas, Warga Menantikan Kejelasan
Pertanyaan dan bantahan yang saling mengemuka antara kedua paslon ini mencerminkan persaingan ketat dalam Pilgub Kalbar 2024. Ria Norsan menilai pentingnya keadilan dalam pembagian anggaran pembangunan, sementara Sutarmidji berfokus pada kebutuhan riil daerah yang harus dipenuhi berdasarkan prioritas. Debat yang semakin memanas ini menunjukkan bahwa kedua paslon memiliki visi dan pendekatan yang berbeda dalam mengelola pembangunan di Kalimantan Barat.
Warga Kalbar kini menantikan jawaban nyata dari kedua calon gubernur ini mengenai bagaimana mereka akan menyelesaikan ketimpangan pembangunan dan memastikan keadilan anggaran di seluruh daerah di Kalimantan Barat.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
