SUARAINDO.ID —- Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kabupaten Lombok Timur intensifikasi dan integrasi pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) di wilayah khusus atau wilayah pesisir, perkotaan dan pedesaan.
Kepala DP3AKB Kabupaten Lombok Timur H Ahmat mengungkapkan kegiatan ini merupakan lanjutan dari kegiatan pelayanan KBKR khusus yang digelar di wilayah pesisir Kecamatan Labuhan Haji beberapa waktu lalu.
Tiga daerah tersebut menjadi perhatian khsus dalam upaya penerapan dan pemasangan KB, sesuai petunjuk teknis dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Republik Indonesia.
“Daerah Pesisir, Perkotaan dan Pedesaan ini harus mendapatkan perhatian khusus dalam pelayanan KB khusus,” Kata H Ahmat saat ditemui di Puskesmas Aikmel, Selasa 19 Nopember 2024.
Tujuan kegiatan ini untuk mendekatkan akses pelayanan, serta mempercepat penurunan stunting. Karena berkaitan dengan pelayanan pemasangan KB paska persalinan. Tidak hanya bagi peserta KB aktif, tetapi juga yang diutamakan adalah KB paska persalinan.
Menurut H Ahmat, capaian pemasangan KB paska persalinan masih rendah. Sehingga ini menjadi salah satu penyebab penyumbang angka stunting. Dari data yang ada, tingkat pemasangan KB paska persalinan masih dibawah 50 persen, yang seharusnya diatas 80 persen.
Pelayanan pemasangan alat kontrasepsi sangat banyak. Seperti IUD, Implan, Pil dan jenis lainnya, namun yang paling dominan digunakan oleh masyarakat saat ini adalah implan.
Kegiatan integrasi ini tidak hanya penyampaian dan pemaparan teori, namun juga disediaian pelayanan KB khusus di Wilayah Pedesaan di Kecamatan Aikmel.
BKKBN masih menilai Kabupaten Lombok Timur masih membutuhkan perhatian khusus, dan peningkatan pelayanan di tempat tempat layanan pemasangan kontrasepsi. Kegiatan ini melibatkan tenaga ahli dari RSUD Raden Soejono Selong.
H Ahmat menegaskan, minat masyarakat melakukan pemasangan kontrasepsi ini sangat tinggi. Hal Ini meniadi kontradiksi dengam capaian pemasangan yang masih rendah.
Dari beberapa evaluasi, konsling perlu ditingkatkan ke tengah masyarakat, terutama terhadap pasangan usia subur. Sehingga ini disesuaikan dengam empat sasaran diantaranyabcalon pengantin, Ibu Hamil, Ibu Nifas dan lainnya.
Diharapkan, agar masyarakat pasangan subur ini bisa menghindari persalinan Terlalu Tua, terlalu dekat, terlalu banyak dan terlalu muda. “Kedepannya tim konslini lebih pro aktif lagi, agar tidak menjadi iendala ditingkat bawah,” Ujar mantan kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Timur tersebut.
Selain itu, pendamping lapangan KB tingkat Desa akan dioptimalkan. Peran Pemerintah Desa untuk mengawasi dan bekerjasama dengan baik dengan PL yang ada. Pemdes juga bisa memanfaatkan e-visum untuk mengadukan pendamping yang dinilai tidak berkoordinasi. Sehingga PL KB bisa bekerja sesuai harapan. “Kita minta kepala Desa memanfaatkan tenaga tenaga (PLKB. red) yang sudah ada,” Ujarnya.
Di Desa saat ini tidak hanya PLKB diturunkan Pemerintah Pusat, namun juga pendamping desa dan lainnya. Tenaga yang ditunjuk oleh pusat untuk desa, agar mampu mengoptimalkan sumber daya manusia yaang ada.
Untuk penurunan stunting, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) belum tuntas dilaksanakan. Sementara hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI), Kabupaten Lombok Timur terdapat angka stunting 27,8 persen. Namun berdasarkan Elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat (E-PPGBM), Kabupaten Lombok Timur sudah diangka 16,8 persen.
