Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kanwil Kemenkumham) Kalimantan Barat menggelar refleksi akhir tahun pada Kamis (12/12/2024), merangkum pencapaian signifikan sepanjang tahun ini. Dengan dukungan 1.707 SDM di 27 Unit Pelaksana Teknis (UPT), Kanwil Kemenkumham Kalbar berhasil mencatat kinerja gemilang di berbagai bidang, seperti administrasi, pemasyarakatan, keimigrasian, dan pelayanan hukum.
Peningkatan Kinerja di Berbagai Bidang
Kepala Kanwil Kemenkumham Kalbar, Muhammad Tito Andrianto, mengungkapkan rasa syukur atas pencapaian selama 2024.
“Alhamdulillah, sepanjang Januari hingga Desember, ada peningkatan kinerja yang signifikan di semua sektor,” ungkap Tito.
Beberapa pencapaian utama yang diraih meliputi:
- Penerbitan paspor: Sebanyak 150.207 dokumen, meningkat 5,85% dibandingkan tahun 2023.
- Indeks Persepsi Bebas Korupsi (IPK): Mencapai angka 3,84 dengan predikat “sangat baik”.
- Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM): Berada di angka 3,8 dengan predikat serupa.
Selain itu, keberhasilan dalam penyerapan anggaran maksimal dan pelaksanaan seleksi Calon Taruna (Catar) serta Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) secara transparan menjadi sorotan.
Prestasi Reformasi Birokrasi
Kanwil Kemenkumham Kalbar menunjukkan komitmen tinggi dalam reformasi birokrasi:
- Predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK): Diterima oleh Kanwil Kemenkumham Kalbar dan Kanim Kelas II Non-TPI Ketapang.
- Predikat Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM): Diraih oleh Kanim Kelas I TPI Singkawang.
“Penghargaan ini mencerminkan dedikasi kami dalam meningkatkan transparansi dan kualitas pelayanan publik,” ujar Tito.
Indikator Kinerja Utama
Capaian indikator kinerja utama menunjukkan hasil yang memuaskan:
- Indeks Kepuasan Layanan Internal: 3,8 dari target 3,1.
- Penegakan Hukum Pro Yustitia: Mencapai 100% dari target 90%.
- Indeks Penegakan Hukum Wilayah Divisi Pemasyarakatan: 3,77 dari target 3,6.
- 13 sasaran dengan 21 indikator kinerja Divisi Pelayanan Hukum dan HAM: Tercapai secara optimal.
Inovasi dan Rencana Masa Depan
Kanwil Kemenkumham Kalbar terus mengembangkan program berbasis teknologi dan memperkuat sinergi dengan stakeholder.
“Kami akan memperkuat layanan berbasis teknologi, membangun sarana baru, dan meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder untuk menciptakan layanan publik yang lebih baik,” tegas Tito.
Rencana strategis ke depan juga mencakup pembentukan satuan kerja baru, seperti Kantor Imigrasi (Kanim) Kelas III Mempawah dan Lapas Narkotika Pontianak, yang diharapkan dapat memperluas cakupan pelayanan hukum di wilayah Kalimantan Barat.
Dengan refleksi akhir tahun ini, Kanwil Kemenkumham Kalbar menunjukkan komitmen kuat dalam memberikan pelayanan optimal, meningkatkan tata kelola, dan mendukung pembangunan hukum yang berkeadilan di Kalimantan Barat.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
