Suaraindo.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menggelar Rapat Penanganan Isu Strategis Bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) pada Selasa (10/12/2024) malam di Aula Prona, Jakarta. Dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid, rapat ini membahas inisiasi penyelesaian konflik tanah dan isu strategis yang melibatkan BUMN dalam ranah Kementerian ATR/BPN.
Prioritas Penyelesaian Konflik Tanah
Dalam arahannya, Menteri Nusron menjelaskan tiga prioritas utama yang diamanatkan Presiden Prabowo Subianto.
- Penyelesaian konflik tanah pemerintah di tingkat pusat dan daerah.
- Penanganan konflik dan sengketa tanah yang melibatkan BUMN.
- Sengketa tanah yang terkait dengan TNI/POLRI.
“Kita diminta Pak Presiden untuk menangani ini secara fokus. Masalah-masalah yang melibatkan BUMN akan kita selesaikan dengan langkah strategis, namun tetap mengedepankan akurasi, akuntabilitas, dan pendekatan risk management yang terukur,” ujar Menteri Nusron.
Ia juga menekankan pentingnya mendukung agenda besar pemerintah seperti swasembada energi, pangan, dan hilirisasi yang tercantum dalam Asta Cita Presiden.
Dukungan untuk Proyek Strategis Nasional
Menteri Nusron meminta jajaran Kementerian ATR/BPN untuk mempercepat penyelesaian dokumen terkait proyek-proyek strategis BUMN. “Jika ada permohonan yang menyangkut swasembada energi atau proyek strategis lain, jangan sampai kita dianggap menghambat. Tapi tetap bekerja dengan langkah akurat, akuntabel, dan berbasis prudent risk management,” tegasnya.
Kolaborasi Bersama BUMN
Wakil Menteri BUMN, Aminudin Ma’ruf, yang turut hadir, menyambut baik inisiatif ini. Ia mengapresiasi langkah Kementerian ATR/BPN dalam memfasilitasi penyelesaian persoalan tanah yang berkaitan dengan BUMN, terutama yang mendukung kedaulatan energi.
“Kami sudah memetakan beberapa persoalan yang perlu diselesaikan bersama, salah satunya menyangkut kedaulatan energi. Ini menjadi prioritas dalam Rapat Paripurna awal Desember lalu,” ungkap Aminudin.
Ke depan, sejumlah pertemuan lanjutan akan diadakan dengan klasifikasi jenis BUMN untuk memetakan lebih detail isu strategis yang perlu ditangani.
Kolaborasi untuk Kemajuan Nasional
Rapat ini juga dihadiri oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN serta perwakilan dari berbagai BUMN. Dengan kolaborasi erat antara Kementerian ATR/BPN dan BUMN, diharapkan langkah ini dapat mempercepat penyelesaian konflik, mendukung pembangunan strategis, dan memperkuat kedaulatan nasional di berbagai sektor.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
