Suaraindo.id – Pembayaran honor para Aparatur desa di Kota Subulussalam Tahun Anggaran 2024 yang sudah berjalan sembilan (9) bulan dibayar sesuai kemampuan keuangan Daerah Kota Subulussalam.
Hal ini disampaikan H.Sairun, S.Ag Sekda Kota Subulussalam menjawab tuntutan para kepala desa yang beraudiensi ke Kantor Wali Kota setempat, Senin (2/12/2024).
Puluhan Kepala Desa itu meminta agar honor Tahun 2024 yang sudah memasuki sembilan (9) bulan, terhitung April-Desember agar segera direalisasikan.
Jika tak mampu dibayar penuh, minimal para kepala desa meminta Pemko Subulussalam membayar selama tiga (3) bulan.
“Kami menuntut honor kami Tahun 2024 ini untuk dibayar tiga bulan,” kata Zulfan, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Subulussalam sekaligus dia menyerahkan berkas pengajuan yang telah ditarik dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat.
Kemudian Wahda, Sekretaris Apdesi menambahkan jika proses seminggu ini tidak ada jawaban, pihaknya akan membawa massa sepuluh orang per desa untuk menduduki Kantor wali kota, keuangan dan Kantor DPRK.
Sementara itu, H.Sairun Sekda Kota Subulussalam menyebutkan pembayaran honor para kepala desa sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Dia mengatakan terkendalanya proses pembayaran anggaran dana desa di Subulussalam, dikarenakan adanya gangguan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD).
“Oleh karena itu proses pengajuan pembayaran anggaran tersebut terkendala.
Saya pun tidak menyangka adanya kendala di SIPD sehingga anggaran tersebut belum dapat diproses. Saya berharap para Kepala Kampong kiranya dapat bersabar,” jelas H. Sairun.
Sekda Kota Subulussalam itu mengungkapkan proses pencarian selama dua bulan sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
“Para Kepala Kampong meminta agar dibayar selama tiga (3) Bulan. Permintaan para Kepala kampong ini akan kami pelajari, jika keuangan kita nanti mampu maka akan kita bayar selama 3 Bulan,” jelas Sairun.
Pemko Subulussalam Selalu Tunggak Honor Aparatur Desa, PR Bagi Wali Kota Terpilih 2024
Persoalan pembayaran honor para Aparatur Desa menjadi catatan dan pekerjaan rumah (PR) bagi Pemerintah Kota Subulussalam.
Hal ini, lantaran kerap menjadi keluhan para kepala desa di Kota dengan julukan “Sada Kata” itu.
Zulfan, Ketua Apdesi Subulussalam dikonfrimasi Wartawan berharap kepada Wali Kota Subulussalam terpilih pada Pilkada 27 November 2024 agar ke depan membayar normal honor para aparatur desa.
“Kami selaku kepala desa garda terdepan dalam melayani masyarakat mulai dari pengurusan akta kematian dan akta kelahiran.
Kami berharap kepada Bapak Wali Kota Subulussalam terpilih pada kontestasi Pilkada 2024. Apabila nanti sudah terlantik kami berharap normalkan honor-honor para aparatur desa,” beber Zulfan, didampingi Wahda sekretaris Apdesi dan beberapa kepala desa usai beraudiensi dengan Sekda Subulussalam, Senin (2/12/2024).
Menurut Zulfan, telatnya pembayaran honor menyebabkan beberapa pengurus Jamaah Masjid yang aktif hingga mengundurkan diri.
Sebelumnya dikabarkan, Senin pagi, puluhan para Keucik (Kepala desa-Red) mendatangi Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Subulussalam.
Setelah mendatangi Kantor BPKAD para Kepala Desa lanjut mendatangi kantor Wali Kota ingin bertemu dengan Penjabat (Pj) Wali Kota Subulussalam.
Para kepala desa tersebut menuntut terkait pembayaran honor Tahun 2024 yang sudah masuk 8 (delapan) bulan belum dibayar oleh Pemko Subulussalam.
Bahkan, berkas pengajuan pencairan, yang sebelumnya telah diajukan ke Kantor BPKAD ditarik balik.
“Sekira tiga bulan lamanya pengajuan ke Kantor BPKD tapi sampai sekarang tidak diproses, sehingga kami menarik kembali,” kata Ansyahrial.
Sementara itu, Zulfan, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) Subulussalam meminta honor mereka agar segera dibayar, jangan hanya janji-janji belaka.
“Hal ini sudah berulang kali kami pertanyakan, tapi sampai sekarang tidak ada titik temu.
Kami meminta honor kami tahun ini dibayar penuh,” kata Zulfan.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
