Suaraindo.id – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Barat mendorong Pemerintah Daerah (Pemda) untuk lebih proaktif dalam melakukan mitigasi risiko terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, khususnya di daerah yang membutuhkan.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Kalimantan Barat, Rudy M. Harahap, mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan leading sector untuk program ini. Namun, ia menegaskan bahwa keberhasilan MBG bukan hanya tanggung jawab BGN, tetapi juga harus didukung oleh Gubernur yang bertindak sebagai wakil pemerintah di daerah.
Menurut Rudy, Gubernur harus mengarahkan Bupati, Wali Kota, serta berbagai pihak terkait untuk melakukan mitigasi risiko dalam pelaksanaan MBG secara bersama-sama. Hal ini penting agar program tersebut dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran.
“Gubernur harus memastikan agar para kepala daerah berkolaborasi dalam memitigasi risiko pelaksanaan MBG. Ini adalah tanggung jawab bersama,” ujar Rudy.
Hasil pantauan BPKP mengidentifikasi sejumlah titik kritis yang perlu diantisipasi, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten, termasuk akuntan, ahli gizi, dan tenaga kerja terlatih. Rudy menekankan pentingnya pelatihan bagi tenaga kerja terkait serta sosialisasi pedoman pelaksanaan MBG untuk memastikan standar yang tepat di lapangan.
“Perhitungan anggaran untuk satu porsi makanan harus dilakukan dengan cermat, dan yang tidak kalah penting, perhitungan kecukupan gizi pada makanan yang diberikan,” tambah Rudy.
Dari segi sarana prasarana, Rudy juga mengingatkan agar air yang digunakan dalam proses penyajian makanan harus bersih dan bebas dari kontaminasi. Jika diperlukan, bantuan alat filtrasi dapat disediakan oleh pemerintah daerah untuk memastikan kualitas air yang digunakan memenuhi standar kesehatan.
Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Kabupaten Kubu Raya, Firman Fahrozi, yang hadir dalam rapat tersebut, menyampaikan bahwa target pelaksanaan MBG di Kalimantan Barat pada Januari 2025 adalah 16 titik yang tersebar di seluruh kabupaten/kota.
“Dari 16 titik tersebut, Kecamatan Pontianak Selatan dan Desa Rasau Jaya 1 di Kabupaten Kubu Raya adalah yang paling siap,” ujar Firman.
Firman juga menyebutkan bahwa sejumlah mitra dari BGN Pusat telah mengundurkan diri, sehingga pihaknya sedang melakukan validasi dan verifikasi terhadap mitra-mitra pengganti untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program di seluruh titik yang telah ditentukan.
“Kami meminta bantuan dari pemerintah daerah dan unsur Forkopimda di Kalimantan Barat untuk turut mendata mitra-mitra yang dapat melaksanakan program MBG di daerah masing-masing,” pungkasnya.
Dengan adanya kolaborasi antara pemerintah daerah, BGN, serta mitra-mitra terkait, diharapkan program MBG di Kalimantan Barat dapat berjalan lancar dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
