Suaraindo.id – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mendapat berbagai apresiasi dalam Rapat Kerja bersama Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) di Gedung Nusantara II, Jakarta, pada Kamis (30/01/2025). Penghargaan ini diberikan atas capaian kinerja kementerian sepanjang tahun 2024 dan 100 hari kerja Menteri ATR/BPN, termasuk langkah tegas dalam penanganan sertipikat Hak Guna Bangunan (HGB) di Kabupaten Tangerang, optimalisasi Reforma Agraria, serta pemberantasan mafia tanah.
Ketua Komisi II DPR RI, Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, memberikan apresiasi atas kinerja kementerian tersebut. “Kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas paparan sembilan program 100 hari kerja Saudara Menteri yang telah memaparkan progres kinerja dan pencapaian-pencapaian yang telah dilakukan,” ujarnya.
Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, turut menyoroti keberhasilan Kementerian ATR/BPN dalam mengelola anggaran 2024. Ia menyebut beberapa program bahkan melampaui target, seperti persetujuan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mencapai lebih dari 100 persen.
“Kami mengapresiasi realisasi anggaran sebesar Rp7,8 triliun atau 99,04 persen dari total anggaran non-blokir. Ini menunjukkan optimalisasi dalam berbagai program, termasuk Redistribusi Tanah dan pemberantasan mafia tanah,” ungkap Heri Gunawan.
Langkah tegas Menteri ATR/Kepala BPN dalam menangani kasus sertipikasi di kawasan pagar laut juga mendapat apresiasi dari Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe. “Saya apresiasi sikap Pak Menteri yang membatalkan beberapa alas hak bermasalah,” ujarnya.
Menanggapi berbagai pujian yang diberikan dalam rapat kerja tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, menegaskan komitmen kementerian untuk terus bekerja maksimal dengan menjunjung tinggi transparansi.
“Kami berkomitmen untuk menuntaskan semua permasalahan ini dengan transparan. Semua informasi akan kami sampaikan dengan jelas kepada publik agar tidak menjadi isu liar yang meresahkan masyarakat,” kata Nusron Wahid.
Dengan dukungan dari Pimpinan dan Anggota Komisi II DPR RI, Kementerian ATR/BPN diharapkan terus meningkatkan kinerja dan mempercepat implementasi kebijakan pertanahan demi kesejahteraan masyarakat Indonesia.
Rapat kerja ini juga dihadiri secara langsung oleh Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Ossy Dermawan, serta Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. Sementara itu, seluruh Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi se-Indonesia beserta jajaran turut mengikuti rapat secara daring.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
