Ketua DPD ASITA Sumsel: Kembalikan Status Internasional Bandara SMB II, Kunci Kebangkitan Ekonomi dan Pariwisata!

  • Bagikan
Foto bersama Ketua DPD ASITA Sumsel, Feby Yoland Effendy, S.IP, M.Si, dan Ketua DPRD Sumsel Bpk. Andi Bunialdie, SE, MM. (SuaraIndo.id/WNA)

SuaraIndo.id – DPD Asosiasi Perusahaan Perjalanan Wisata Indonesia (ASITA) Sumatera Selatan terus mendorong percepatan pengembalian status Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang menjadi bandara internasional.

Langkah ini dinilai sebagai strategi utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui sektor pariwisata.

Ketua DPD ASITA Sumsel, Feby Yoland Effendy, S.IP, M.Si, menegaskan bahwa pemulihan status internasional Bandara SMB II bukan sekadar kebutuhan, tetapi keharusan bagi kemajuan Sumsel.

“Kembalinya status internasional Bandara SMB II akan membuka akses lebih luas bagi wisatawan mancanegara dan mempermudah perjalanan ibadah Umroh serta Haji tanpa harus transit di Jakarta,” ujar Feby Yoland dalam pertemuan lintas asosiasi (ASITA Sumsel, AMPHURI Sumbagsel, SAPUHI Sumsel dan Forum KBIH Sumsel) dengan Ketua DPRD Sumsel Bpk. Andi Bunialdie, S.E., M.M., yang berlangsung di Rumah Dinas Ketua DPRD Sumsel, Minggu malam (23/3/2025).

Sejak 2 April 2024, Bandara SMB II mengalami penurunan status menjadi bandara domestik setelah Kementerian Perhubungan mengeluarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2024.

Akibatnya, penerbangan internasional langsung dari Palembang terhenti, dan dampaknya sangat terasa di sektor pariwisata, baik inbound maupun outbound.

ASITA Sumsel, yang menaungi berbagai industri biro perjalanan wisata, menjadi salah satu pihak yang paling terdampak.

Penurunan jumlah wisatawan mancanegara dan melonjaknya biaya perjalanan ke luar negeri akibat harus transit di Jakarta menjadi kendala utama.

“Sebelumnya, wisatawan dari Malaysia dan Singapura bisa langsung ke Palembang, begitu juga jamaah Umroh dan Haji yang bisa terbang langsung ke Madinah atau Mekah. Namun sekarang, semuanya menjadi lebih sulit dan mahal,” lanjut Feby.

Selain itu, biaya perjalanan Umroh dan Haji ikut terdampak. Jamaah kini harus menggunakan penerbangan charter dengan biaya operasional yang lebih tinggi, yang tentunya memberatkan masyarakat Sumatera Selatan.

Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Sumsel Andi Dinialdie, S.E., M.M., menyatakan dukungannya terhadap upaya DPD ASITA Sumsel dalam memperjuangkan pengembalian status internasional Bandara SMB II Palembang.

“Kami memahami betul keresahan yang dirasakan oleh para pelaku usaha pariwisata, biro perjalanan, hingga masyarakat umum.

Status internasional Bandara SMB II bukan sekadar tentang bandara, tetapi menyangkut ekonomi daerah, kemudahan perjalanan, dan daya saing Sumsel di tingkat nasional maupun internasional,” tegasnya.

Lebih lanjut, Andi menegaskan bahwa DPRD Sumsel akan mengambil langkah-langkah strategis untuk memastikan aspirasi ini didengar oleh pemerintah pusat.

“Kami tidak akan tinggal diam. DPRD akan terus mendorong pemerintah pusat agar segera mengembalikan status internasional Bandara SMB II.

Ini bukan hanya soal infrastruktur, tetapi juga menjaga keberlangsungan ekonomi dan peluang investasi di Sumsel,” tambahnya.

Menurutnya, keberadaan bandara internasional sangat penting untuk meningkatkan daya tarik Sumsel sebagai destinasi wisata dan pusat bisnis.

Jika status ini dikembalikan, Sumsel dapat kembali menjadi pusat transit utama di Sumatera bagian selatan, dengan arus wisatawan yang lebih besar dan konektivitas global yang lebih baik.

“Kami ingin melihat Palembang kembali menjadi gerbang internasional, tempat wisatawan asing bisa langsung datang, tempat masyarakat Sumsel bisa bepergian ke luar negeri dengan lebih mudah, dan tempat industri pariwisata bisa kembali berkembang pesat,” tutupnya.

IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS

  • Bagikan