Suaraindo.id – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, melontarkan kritik pedas terhadap dugaan korupsi di tubuh Pertamina. Ia menyoroti kasus peredaran Pertamax oplosan serta kebijakan penggunaan barcode di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang dinilainya justru menyulitkan masyarakat.
Dalam acara Ramah Tamah dan Buka Puasa bersama Gubernur dan Wakil Gubernur Kalbar di Pendopo Gubernur, Pontianak, Kamis (6/3/2025), Krisantus secara terang-terangan mempertanyakan etika para petinggi Pertamina yang masih terlibat dalam praktik ilegal meski telah digaji besar.
“Kita sangat prihatin dengan kejadian di Pertamina. Saya gak habis pikir, direktur sudah diberi gaji demikian besar, lagi korupsi. Coba, saya kalau dikasih gaji sebesar itu, bisa gila. Bingung saya menggunakan gaji sebesar itu,” ujar Krisantus dengan nada geram.
Ia menegaskan bahwa peredaran Pertamax oplosan sangat merugikan masyarakat, termasuk di Kalimantan Barat. Bahkan, ia menduga bahan bakar ilegal tersebut sudah banyak digunakan oleh kendaraan pejabat di daerah.
“Banyak Pertamax-pertamax oplosan itu beredar di Provinsi Indonesia. Mungkin mobil Pak Gubernur juga sudah diisi dengan Pertamax oplosan. Mobil Wakil Gubernur saya yakin juga sudah diisi dengan Pertamax oplosan. Mobil Pak Sekda pun saya lihat sudah mulai batuk-batuk, karena diisi dengan Pertamax oplosan,” katanya.
Tak hanya menyoal Pertamax oplosan, Krisantus juga menolak kebijakan penggunaan barcode dalam pembelian bahan bakar bersubsidi. Ia menilai kebijakan tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, justru malah menyulitkan.
“Kemarin ada aturan barcode. Ini masyarakat Kalbar dengar semua. Mungkin mudah-mudahan media juga menyorot, televisi juga memvisualkan, merekam. Barcode dan sebagainya ini tak ada faedahnya, tak ada manfaatnya. Hanya menyulitkan masyarakat,” tegasnya.
Krisantus pun secara tegas menyatakan bahwa ia tidak ingin Kalimantan Barat menerapkan kebijakan barcode di SPBU.
“Saya tegaskan, saya tidak ingin ada barcode. Tidak ada barcode-barcode lagi. Jadi kalau isi minyak di SPBU, masuk saja. Tak ada faedahnya itu barcode, hanya semata-mata untuk melindungi agar minyak oplosan itu cepat habis terjual,” pungkasnya.
Pernyataan tegas Krisantus Kurniawan ini mendapat perhatian luas dari masyarakat dan diharapkan menjadi momentum bagi pihak berwenang untuk mengusut tuntas kasus dugaan korupsi di Pertamina serta mencari solusi terbaik bagi kebijakan distribusi bahan bakar di Indonesia.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
