SUARAINDO.ID —- Wakil Bupati Lombok Timur, Edwin Hadi Wijaya, mengungkapkan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dalam menghadapi dinamika peraturan dan kebijakan yang terus berubah.
Salah satu isu utama yang disorot adalah perubahan anggaran desa yang memerlukan penyesuaian cepat, terutama dengan ketentuan 30% untuk belanja biasa dan 70% untuk belanja prioritas.
Menurut Edwin, peraturan yang baru keluar terkait dengan program P3K dan CPNS juga memberikan tantangan tersendiri.
“P3K diumumkan lulus pada bulan Maret lalu, namun dengan perubahan kebijakan, ada kendala yang harus kami hadapi, seperti keluarnya aturan baru. Kendala lainnya adalah SK honorer yang tidak bisa diterbitkan sementara mereka tetap harus dibayar,” ujar Edwin.
Namun, ia juga menyampaikan kabar baik, bahwa pemerintah daerah, khususnya di Lombok Timur, dapat mengatasi masalah keuangan untuk membayar P3K.
“Alhamdulillah, keuangan kami cukup kuat untuk membayar P3K, dan pekan depan pembayaran untuk saudara-saudara kami yang tertunda akan segera dilakukan,” ungkapnya.
Edwin menambahkan, Lombok Timur termasuk dalam 10 besar kabupaten dengan jumlah honorer terbanyak di Indonesia. Dari data BKN, sekitar 9.547 orang lulus ujian P3K, dengan 1.500 orang sudah dinyatakan lulus.
“Pemerintah pusat juga membuka gelombang kedua pendaftaran P3K, dan kami mendorong anak-anak kami untuk mendaftar,” ujarnya.
Menurutnya, perubahan kebijakan dan peraturan yang terjadi sangat cepat, sehingga membutuhkan kerja sama dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah.
“Kami, sebagai kepala daerah di NTB, harus segera berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan pusat untuk memastikan program-program ini berjalan dengan baik,” tambah Edwin.
Pernyataan Edwin Hadi Wijaya menunjukkan betapa pentingnya adaptasi dan kolaborasi dalam menghadapi perubahan yang dinamis dalam pemerintahan, terutama di tengah tantangan pengelolaan anggaran dan program P3K.
