SUARAINDO.ID —– Pemerintah Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur mendorong pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk memiliki legalitas usaha guna memudahkan pembinaan dan akses bantuan, baik dari pemerintah maupun sektor swasta.
Camat Suralaga Nurhilal menjelaskan, pihaknya telah aktif berkoordinasi dengan pemerintah desa agar pendataan UMKM dilakukan secara akurat.
“Kita minta data dari desa supaya jelas. Nanti pembinaannya tergantung bidang usahanya. Kalau pertanian, kita arahkan ke dinas pertanian. Kalau industri kecil, bisa ke dinas perindustrian,” ujarnya, Selasa 6 Mei 2025.
Namun, ia menekankan bahwa pembinaan langsung oleh desa masih terkendala anggaran.
“Dana desa itu sekitar 73 persen sudah dialokasikan sesuai petunjuk pusat. Selebihnya hanya sekitar kurang dari 40 persen untuk kebutuhan desa sendiri,” tambahnya.
Untuk itu, profil lengkap UMKM dinilai sangat penting agar pengembangan usaha dapat diarahkan secara tepat.
“Yang penting legalitas. Harus punya izin usaha agar bisa mengakses bantuan, termasuk dari CSR lembaga non-pemerintah,” katanya.
Salah satu peluang besar yang akan melibatkan UMKM adalah program Makanan Bergizi Gratis (MBG).
Nurhilal mengungkapkan, ke depan pelaku UMKM lokal akan berperan sebagai pemasok bahan pangan program tersebut.
“Harapannya, UMKM kita yang akan memasok bahan-bahan berkualitas,” ujarnya.
Dari data yang dihimpun, UMKM di wilayah tersebut mencakup bidang pertanian, peternakan, kerajinan, dan produksi alat pertanian.
Program MBG sendiri kini dalam tahap awal pelaksanaan.
Beberapa tim teknis, termasuk ahli gizi dan perwakilan lembaga, telah mengunjungi pemerintaj kecamata untuk membahas tata cara pelaksanaannya.
Nurhilal mengingatkan, agar menu makanan yang disiapkan disesuaikan dengan selera anak-anak lokal.
“Anak-anak di sini suka pedas. Kalau rasanya tidak sesuai, mereka biasanya tidak mau makan,” tegasnya.
Pemerintah kecamatan berharap sinergi antara desa, pelaku UMKM, dan program-program bantuan dapat menjadi jalan keluar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa secara berkelanjutan.
