Suaraindo.id – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat bahwa rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia usia 15 tahun ke atas pada tahun 2024 hanya mencapai 9,22 tahun, setara dengan jenjang kelas 9 SMP. Meski menunjukkan peningkatan dibanding tahun sebelumnya (9,13 tahun), angka ini tetap menyoroti tantangan besar dalam sistem pendidikan nasional.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyampaikan bahwa capaian ini hanya sedikit melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024, yakni 9,18 tahun.
“Rata-rata penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun telah menempuh pendidikan selama 9,22 tahun atau lulus kelas 9 SMP atau sederajat,” ujar Amalia, dilansir dari Beritasatu.com, Jumat (2/5/2025).
Berdasarkan data BPS dan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2023, dari sekitar 209 juta penduduk usia 15 tahun ke atas, rincian tingkat pendidikan yang ditamatkan adalah sebagai berikut:
4,29% belum atau tidak pernah sekolah (±8,96 juta jiwa)
4,94% tidak tamat SD (±10,3 juta jiwa)
23,55% tamat SD atau sederajat (±49,2 juta jiwa)
19,90% tamat SMP atau sederajat (±41,6 juta jiwa)
34,12% tamat SMA atau sederajat (±71,3 juta jiwa)
2,07% tamat diploma I/II (±4,3 juta jiwa)
3,26% tamat diploma III (±6,8 juta jiwa)
7,87% tamat universitas (S1 ke atas) (±16,5 juta jiwa)
Dengan hanya sekitar 10,2% penduduk yang menyelesaikan pendidikan tinggi, dan mayoritas lulusan SMA, Indonesia masih menghadapi tantangan dalam peningkatan jenjang pendidikan masyarakat.
Ketimpangan akses pendidikan masih menjadi hambatan serius, terutama di daerah pedesaan, kelompok ekonomi rendah, dan penyandang disabilitas. Data BPS menunjukkan penurunan angka partisipasi sekolah seiring bertambahnya usia:
Usia 7–12 tahun (SD): >99%
Usia 13–15 tahun (SMP): ±94%
Usia 16–18 tahun (SMA): ±75%
Usia 19–24 tahun (Perguruan Tinggi): ±25%
Sementara itu, tingkat penyelesaian pendidikan pun menurun pada jenjang yang lebih tinggi:
SD/sederajat: 97,84%
SMP/sederajat: 91,15%
SMA/SMK/sederajat: 67,07%
Kondisi ini menegaskan bahwa banyak pelajar Indonesia belum berhasil menyelesaikan pendidikan menengah atas, yang berdampak pada stagnannya angka rata-rata lama sekolah nasional.
Pemerintah terus mendorong peningkatan akses dan kualitas pendidikan melalui berbagai program seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, perluasan PTN, serta penguatan pendidikan vokasi.
Namun, pengamat menilai, keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan juga membutuhkan sinergi lintas sektor. Dukungan dari masyarakat, dunia usaha, dan swasta sangat penting untuk mengatasi kesenjangan dan memperkuat infrastruktur pendidikan, kualitas guru, serta pendekatan inklusif bagi kelompok rentan.
Jika tidak diakselerasi, Indonesia akan menghadapi risiko stagnasi kualitas SDM di tengah tuntutan globalisasi dan transformasi digital.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
