SUARAINDO.ID —— Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur memberikan tanggapan atas aksi penyampaian aspirasi masyarakat terkait keberadaan tambak di kawasan pantai Lomok Timur yang dinilai mengganggu potensi wisata di wilayah tersebut.
Anggota DPRD Lotim Saeful Bahri menjelaskan pihaknya belum bisa memberikan pernyataan resmi secara detail karena persoalan tersebut berada di bawah kewenangan Komisi I dan Komisi IV DPRD.
“Terus terang saya pribadi belum terlalu memahami detail persoalan ini, karena memang leading sektornya ada di Komisi I dan IV. Tapi apa yang menjadi masukan teman-teman dari aksi tadi, saya kira penting untuk kami tindak lanjuti dan akan segera kami koordinasikan,” ujarnya kepada wartawan, Rabu 25 Juni 2025.
Menurutnya, masyarakat sebaiknya mengajukan permintaan resmi dalam bentuk surat kepada DPRD agar proses pengkajian bisa dilakukan lebih komprehensif dan menghadirkan pihak-pihak yang berkaitan dengan pengelolaan tambak di wilayah tersebut.
“Kalau ingin lebih terang masalahnya, sebaiknya masyarakat bersurat dulu secara resmi. Supaya kita bisa undang pihak-pihak terkait dan tidak keliru dalam memberikan pernyataan nantinya,” tambahnya.
Saeful mengakui persoalan keberadaan tambak udang di kawasan pantai Lomok Timur sudah menjadi perhatian pemerintah sejak lama, serta konflik antara fungsi tambak dan pengembangan sport tourism di wilayah pesisir.
“Pantai Lomok Timur sangat bagus untuk wisata, tapi memang saat ini didominasi oleh tambak udang. Ini yang menjadi perhatian sejak lama. Namun soal regulasi detailnya, saya pribadi belum mendalami, nanti kami akan cross-check lagi,” jelasnya.
Pihak DPRD berjanji akan menindaklanjuti aspirasi warga dengan membahasnya terlebih dahulu di internal kelembagaan DPRD bersama pimpinan, sebelum berkoordinasi lebih lanjut dengan pemerintah daerah.
“Kita koordinasikan dulu secara internal di DPRD. Nanti seperti apa formulanya, akan kami sampaikan kembali ke publik,” pungkasnya.
