Suaraindo.id – Alokasi anggaran sebesar Rp52,2 miliar untuk Kecamatan Pontianak Utara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pontianak Tahun 2025 menuai sorotan dari Karang Taruna setempat. Organisasi kepemudaan ini menuntut transparansi serta pelibatan publik dalam pengelolaan dana tersebut agar tidak menimbulkan kesan tertutup.
Sekretaris Karang Taruna Pontianak Utara, Mustofa, menyatakan bahwa anggaran sebesar itu bukan sekadar nominal besar, melainkan memerlukan kejelasan program dan mekanisme pengawasan yang kuat.
“Kami menghargai niat baik pemerintah, tapi angka besar ini harus disertai dengan informasi yang rinci: proyek apa saja yang akan dibangun, lokasinya di mana, dan siapa pelaksananya. Warga punya hak untuk tahu,” ujarnya, Minggu (29/6/2025).
Menurut data APBD Kota Pontianak Tahun 2025, total belanja daerah mencapai Rp2,18 triliun. Dengan demikian, alokasi untuk Pontianak Utara senilai Rp52,2 miliar hanya mencakup sekitar 2,38% dari keseluruhan belanja, bukan 29% seperti yang sebelumnya beredar dalam pernyataan resmi.
“Angka 29 persen tersebut perlu diklarifikasi. Dari komponen anggaran mana itu diambil? Jika itu dari subpos tertentu, maka harus dijelaskan agar tidak menyesatkan opini publik,” tambah Mustofa.
Minimnya Informasi Proyek
Belum tersedia rincian menyeluruh terkait jenis proyek, nilai masing-masing proyek, hingga progres pelaksanaannya.
Partisipasi Publik yang Rendah
Forum musyawarah pembangunan dinilai belum melibatkan warga dan organisasi kepemudaan secara optimal.
Tidak Tersedianya Indikator Kinerja
Karang Taruna menilai tidak ada acuan yang bisa dijadikan indikator untuk menilai keberhasilan atau capaian program yang dibiayai.
Pemerintah Kota Pontianak diminta membuka rincian proyek yang didanai secara terbuka, lengkap dengan nilai anggaran dan waktu pelaksanaan.
Pembuatan dashboard proyek fisik dan non-fisik yang dapat diakses publik, baik di kantor kelurahan maupun secara daring.
Kolaborasi aktif antara pemerintah dan pemuda melalui pelibatan Karang Taruna dalam pengawasan sosial.
“Kami bukan sedang mengkritik tanpa arah, tapi ingin memastikan bahwa pembangunan menyentuh kebutuhan riil masyarakat. Jangan sampai rakyat hanya jadi penonton dari uangnya sendiri,” tegas Mustofa.
Karang Taruna berharap semangat transparansi dan gotong royong bisa menjadi landasan dalam pelaksanaan program pembangunan di Pontianak Utara. Mereka menegaskan bahwa anggaran besar tersebut harus benar-benar menjawab harapan warga, bukan sekadar menjadi angka yang hilang tanpa jejak.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
