SUARAINDO.ID —— Ketua DPRD Kabupaten Lombok Timur, M. Yusri, menyatakan dukungannya terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Legislatif (Pileg), dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Politisi Partai Gerindra ini menilai keputusan tersebut sebagai langkah strategis yang berdampak positif terhadap pelaksanaan demokrasi di Indonesia.
Menurut Yusri, pemisahan jadwal pemilu akan meningkatkan efisiensi anggaran serta mengurangi beban kerja penyelenggara dan peserta pemilu.
“Sangat setuju, kita itu lebih efisien dari sisi anggaran. Pelaksana juga tidak terlalu berat,” ujarnya kepada wartawan, Rabu 3 Juli 2025.
Yusri juga menyoroti manfaat pemisahan tersebut bagi pemilih.
Menurutnya, masyarakat akan lebih mudah dalam menentukan pilihan karena tidak dibebani oleh banyaknya surat suara di bilik pencoblosan.
“Pemisahan ini sangat bagus. Bisa dikatakan menyederhanakan bagi masyarakat juga ketika memilih. Tidak begitu berat menentukan pilihan,” jelasnya.
Dari perspektif partai politik, Yusri menyebut keputusan ini akan meringankan beban kerja para kader dan pengurus partai.
Hampir semua fraksi di DPR RI turut menyambut baik putusan MK tersebut.
“Dampak positifnya sangat besar. Bahkan di DPR RI semua fraksi setuju, apalagi kami di kabupaten dan kota,” tegasnya.
Lebih jauh, Yusri menilai bahwa sistem pemilu yang dipisahkan akan membuka ruang pembelajaran politik yang lebih sehat bagi masyarakat.
“Ini juga menjadi pembelajaran politik. Seperti yang pernah kita lakukan sebelumnya, masyarakat bisa membangun banyak pilihan dengan lebih tenang,” pungkasnya.
Putusan MK mengenai pemisahan tahapan pemilu menjadi sorotan nasional.
Sebelumnya, sistem pemilu serentak mendapat kritik karena dianggap membingungkan dan membebani penyelenggara serta pemilih.
Dengan keputusan ini, tahapan demokrasi diharapkan berjalan lebih efektif dan partisipatif.
