SUARAINDO.ID —-– Pemerintah Daerah menggelar pembekalan bagi Tim Operasi Kejar (Opjar) Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) tahun 2025.
Kegiatan tersebut merupakan langkah awal dalam upaya percepatan penagihan piutang pajak sejak 31 Desember 2024 tercatat mencapai Rp55,1 miliar dari 172.177 Wajib Pajak (WP).
Sekda Lombok Timur Juaini Taufiq mengatakan, Pembekalan diikuti oleh seluruh jajaran tim Opjar.
Sekda menekankan, pentingnya profesionalisme tim di lapangan dan meminta agar seluruh anggota tidak turun langsung sebelum ada kejelasan data dan surat tugas resmi.
”Jangan ke lapangan tanpa kepastian. Pastikan surat pengantar sudah disiapkan. Kita targetkan operasi ini sudah berjalan mulai 10 Juli,” tegas Sekda, saat memberikan arahan kepada Tim Opjar di Balroom Kantor Bupati Lombok Timur, Rabu 2 Juli 2025.
Lebih lanjut Sekda mengungkapkan, untuk meningkatkan efektivitas penagihan, pemerintah daerah mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi digital dalam pemungutan PBB-P2.
Salah satu rencana strategis adalah penggunaan skema top-up melalui Aplikasi, guna mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak secara digital.
Langkah ini diyakini dapat mempercepat realisasi penerimaan pajak, sekaligus mendorong transformasi digital dalam sistem perpajakan daerah.
Selain penagihan, pemerintah juga mengintensifkan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat terkait kewajiban pajak.
Berbagai strategi disiapkan untuk mendorong partisipasi Wajib Pajak, di antaranya pemberian diskon serta wacana penghapusan denda keterlambatan.
Sebagai bagian dari sistem pengawasan, evaluasi rutin akan dilakukan terhadap kinerja tim Opjar.
Pemerintah daerah memastikan, proses penagihan tetap berorientasi pada pelayanan publik yang humanis, namun tetap tegas dan profesional.
”Ini bukan sekadar menagih, tetapi membangun kesadaran kolektif tentang pentingnya pajak untuk pembangunan daerah,” ujarnya.
