Suaraindo.id – Sekitar 25 Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Forum Pegawai DPPPA dan UPT Perlindungan Perempuan Provinsi Kalbar melakukan aksi protes dengan melayangkan surat desakan kepada Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, untuk mencopot Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kalbar, Herkulana Mekarryani.
Surat yang ditandatangani oleh seluruh anggota forum tersebut memuat berbagai keluhan terkait gaya kepemimpinan Herkulana yang dianggap arogan, tidak adil, dan merusak semangat kerja pegawai. Aksi ini merupakan lanjutan dari upaya sebelumnya, di mana beberapa pegawai telah menemui Gubernur tiga bulan lalu namun belum membuahkan hasil.
“Sejak menjabat di awal 2024, kami merasa tertekan, dihina, dan diperlakukan tidak adil. Suasana kerja jadi tak sehat, semangat kerja menurun drastis,” ujar Deri Octaris Cowari, Koordinator Forum Pegawai, saat dikonfirmasi Suarakalbar.co.id, Kamis (3/7/2025).
Dalam surat tersebut, Herkulana dituduh kerap melakukan kekerasan verbal, menghina kompetensi bawahan, hingga menyebut pegawai dengan istilah merendahkan seperti “bodoh” dan “bego”.
Selain itu, pembagian Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) dinilai sangat tidak merata. Hanya segelintir orang tertentu yang selalu diberi tugas luar, sementara mayoritas pegawai merasa diabaikan.
“Seolah kami tidak punya kapasitas. Padahal semua unit sudah menjalankan tugas sesuai porsi,” tambah Deri.
Forum juga mengeluhkan sikap otoriter Herkulana yang kerap mempermalukan pegawai di depan umum, menyebarkan fitnah, bahkan menciptakan konflik horizontal antar pegawai dengan menyuruh satu pegawai mengerjakan tugas pegawai lain karena faktor suka atau tidak suka.
Tak hanya itu, Herkulana disebut jarang hadir di kantor dengan dalih perjalanan dinas atau urusan pribadi, namun tak pernah menunjuk pejabat pengganti sementara, yang membuat koordinasi terganggu.
“Lebih parah lagi, dia mengancam bisa memindahkan siapa saja karena merasa punya relasi kuat di BKD dan Pemprov,” tutur Deri.
Kondisi ini membuat para pegawai gerah dan menyerukan kepada Gubernur agar mengambil tindakan tegas, yakni mencopot Herkulana dari jabatannya. Jika tuntutan ini tak ditanggapi, mereka mengancam akan melakukan mogok kerja.
“Kalau aksi mogok dilakukan, pelayanan pasti terganggu. Anak-anak korban kekerasan seksual yang ada di shelter bisa terlantar karena tak ada yang mengurus,” tegas Deri.
Surat resmi telah dilayangkan ke Gubernur Kalbar, DPRD Kalbar, dan Polresta Pontianak, lengkap dengan bukti-bukti yang mendukung keluhan para pegawai.
Menanggapi surat tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson Azroi, menyatakan bahwa pihaknya telah mengetahui isi surat dan akan segera memanggil kedua belah pihak.
“Kami akan memanggil Kadis DPPPA Herkulana dan para staf untuk melakukan klarifikasi secara menyeluruh. Ini harus disikapi dengan bijak,” ujarnya.
Namun Harisson menekankan bahwa pelayanan publik tetap harus berjalan, apapun persoalan internal yang terjadi.
“ASN wajib memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu prioritas utama,” pungkasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
