SUARAINDO.ID —— Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Timur mengupayakan peningkatan pendapatan daerah melalui optimalisasi penagihan tunggakan pajak, bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB PP) dari wajib pajak yang selama diketahui tidak membayar.
Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, Juaini Taufiq menyatakan, sasaran prioritas saat ini adalah tunggakan pajak Bumi dan Bangunan yang mencapai lebih dari Rp55 miliar.
”Kita harus memberikan kesempatan yang mutlak bagi petugas di lapangan, untuk menindaklanjuti dan menagih tunggakan tersebut,” ujarnya.
Untuk mendukung proses ini, Pemda memanfaatkan sumber daya manusia yang tersedia, termasuk petugas penyuluh lapangan (PPL) dan tenaga dari sektor peternakan.
“Opjar (optimalisasi penarikan retribusi) kini telah ditambahkan fungsinya, tujuannya agar petugas lebih semangat dalam bekerja,” imbuhnya.
Sekda menjelaskan, upaya tersebut menunjukkan hasil positif.
Sebelumnya, penarikan tunggakan PBP PP berkisar Rp30 juta hingga Rp50 juta per hari, kini telah meningkat menjadi Rp80 juta sampai Rp100 juta per hari.
Meski petugas pemungut mendapat insentif sebesar lima persen dari hasil penagihan, Juaini menegaskan bahwa hal itu bukan menjadi prioritas utama.
“Prioritas kita adalah bagaimana tunggakan yang mencapai Rp55 miliar ini bisa berangsur ditagih. Saat ini baru sekitar Rp400 juta yang tertagih. Masih jauh dari target, tapi kita optimis,” kata Juaini.
Juaini menyampaikan bahwa upaya ini merupakan bagian dari penatikan tunggakan PBB PP masyarakat, serta langkah tegas terhadap wajib pajak yang tidak kooperatif, namun dengan cara elegan.
