Suaraindo.id – Sekretaris Jenderal Majelis Adat Dayak Nasional (MADN), Yakobus Kumis, menyampaikan apresiasinya kepada Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, serta seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat Kalimantan Barat yang telah menyuarakan penolakan terhadap program transmigrasi baru yang menyasar provinsi tersebut.
Yakobus secara tegas meminta Kementerian Transmigrasi segera menindaklanjuti aspirasi masyarakat Kalbar dengan menghapus tautan pendaftaran transmigrasi yang mencantumkan Kalimantan Barat sebagai wilayah tujuan. Menurutnya, keberadaan tautan tersebut telah menimbulkan keresahan dan memicu gelombang penolakan dari masyarakat.
“Saya telah ikut serta dalam rapat Komisi V DPR RI yang dipimpin oleh Pak Lasarus, dan saya langsung mengangkat kekhawatiran masyarakat melalui sambungan telepon,” ujar Yakobus, Rabu (23/7/2025).
Ia menegaskan bahwa dalam rapat tersebut tidak ada rencana transmigrasi baru yang memindahkan warga dari luar pulau ke Kalimantan. Namun, munculnya tautan yang menunjukkan Kalbar sebagai lokasi tujuan transmigrasi menimbulkan kegelisahan.
“Ini yang membuat masyarakat yang tadinya tenang, jadi beraksi. Karena itu, saya minta Kementerian segera menghapus tautan itu dan menyampaikan klarifikasi tertulis bahwa tidak ada program transmigrasi baru ke Kalimantan,” tegas Yakobus.
Sebagai Sekjen MADN, Yakobus menegaskan pihaknya tidak akan membiarkan isu ini berlarut-larut. Ia mendorong agar Kementerian Transmigrasi mengambil langkah cepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut.
“Melalui Bapak Menteri, Sekjen, dan Dirjen, kami harap segera dilakukan perbaikan pada website resmi Kementerian,” ujarnya.
Sementara itu, tokoh muda Dayak Kalbar, Glorio Sanen, juga mengapresiasi langkah cepat Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, yang langsung menggelar rapat bersama Kementerian Transmigrasi guna menjawab keresahan masyarakat.
“Pak Lasarus langsung merespons. Dalam rapat itu, Kementerian Transmigrasi menegaskan tidak ada program pemindahan penduduk dari pulau ke pulau. Yang ada hanya revitalisasi atau penataan wilayah transmigrasi lama,” jelas Glorio.
Menurutnya, Sekjen MADN, Yakobus Kumis, juga dilibatkan langsung dalam rapat tersebut melalui sambungan telepon dan berbicara langsung dengan Sekjen Kementerian Transmigrasi.
“Jawaban mereka sama, tidak ada pemindahan orang. Hanya saja memang persoalan muncul dari website Kementerian yang masih memasukkan Kalbar sebagai tujuan. Tapi berdasarkan komunikasi langsung, mereka akan segera memperbaiki informasi di situs tersebut,” pungkas Glorio.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
