Suaraindo.id – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyuarakan keprihatinannya atas lambannya penanganan kasus dugaan peredaran oli palsu di Kabupaten Kubu Raya yang hingga kini belum menunjukkan perkembangan berarti. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengawal kasus ini agar tidak berhenti di tengah jalan dan tidak kehilangan arah dalam proses hukumnya.
“Saya tetap kawal. Saya bukan aparat penegak hukum, saya hanya bisa mendorong agar barang ini cepat ditindak,” tegas Krisantus kepada awak media usai menghadiri Rapat Paripurna di DPRD Provinsi Kalbar, Sabtu (26/7/2025).
Krisantus juga mengingatkan pentingnya penegakan hukum yang adil dan tidak diskriminatif, menyindir kekhawatiran masyarakat bahwa hukum kerap “tumpul ke atas, tajam ke bawah”.
“Kita harap hukum tidak tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Saya ingin hukum ditegakkan seadil-adilnya terhadap siapa pun yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dan diproses sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya.
Kasus ini pertama kali mencuat setelah tim gabungan yang terdiri dari TNI, BAIS, Kejaksaan Tinggi, Lantamal, dan Angkatan Udara melakukan penggerebekan di sebuah gudang di wilayah Kabupaten Kubu Raya pada Jumat (20/7/2025). Dari hasil operasi tersebut, aparat berhasil menyita ribuan botol oli yang diduga palsu dan siap edar.
Penggerebekan ini sempat menjadi sorotan publik karena melibatkan sejumlah instansi strategis, memperlihatkan keseriusan awal dalam pengungkapan kasus. Namun, sejak penggerebekan dilakukan lebih dari sebulan lalu, proses hukum berjalan sangat lambat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada satu pun tersangka yang ditetapkan oleh pihak kepolisian. Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran dan spekulasi di tengah masyarakat mengenai keberlanjutan proses hukum kasus tersebut.
Sejumlah pihak, termasuk aktivis dan tokoh masyarakat, mulai angkat suara meminta transparansi dan kepastian hukum dalam kasus ini. Mereka menilai, peredaran oli palsu tidak hanya merugikan konsumen dan pelaku usaha yang jujur, tapi juga berpotensi membahayakan keselamatan pengguna kendaraan, terutama di sektor transportasi darat.
Wakil Gubernur Kalbar menutup pernyataannya dengan komitmen untuk tidak tinggal diam.
“Ini bukan soal besar atau kecilnya kasus, tapi tentang keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum. Saya akan terus dorong agar kasus ini ditindaklanjuti secara tuntas,” pungkas Krisantus.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
