Suaraindo.id – DPRD Kota Palangka Raya kembali menggelar rapat paripurna ke-11 masa sidang III tahun sidang 2024/2025 dengan agenda Penyampaian/ Penjelasan Wali Kota Palangka Raya terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Palangka Raya terhadap Raperda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD Kota Palangka Raya tahun 2024.
Dan agenda kedua yaitu pembacaan keputusan DPRD Kota Palangka Raya tentang penetapan panitia khusus (pansus) pembahasan Raperda Kota Palangka Raya tentang pelaksanaan pertanggungjawaban APBD 2024
Rapat Paripurna ke-11, DPRD kota Palangka Raya dilaksanakan di ruang rapat paripurna DPRD kota Palangka Raya, komplek perkantoran pemerintah Kota Palangka Raya, jalan Ir Soekarno lingkar dalam Kota Palangka Raya, Kamis (24/07/2025).
Rapat Paripurna Ke- 11 DPRD kota Palangka Raya dipimpin oleh Ketua DPRD kota Palangka Raya, Subandi, dihadiri oleh anggota DPRD kota Palangka Raya, sementara dari pemerintah Kota Palangka Raya, dihadiri langsung oleh Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin,Sekda Kota Palangka Raya, hadir pula Forkompinda, TNI-POLRI, Kejaksaan negeri Palangka Raya, Kepala Dinas/badan, tamu undangan, awak media cetak dan elektronik.
Dalam sambutannya ketua DPRD Kota Palangka Raya, Subandi memberikan kesempatan kepada pemerintah Kota Palangka Raya untuk menyampaikan penjelasan terhadap pemandangan umum fraksi -fraksi DPRD Kota Palangka Raya terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Kota Palangka Raya 2024 pada paripurna ke-10 pada Jumat lalu (18/07/2025).
Dalam sambutannya Wali Kota Palangka Raya, Fairid Napirin menyampaikan ucapan terima kasih setinggi-tingginya dan apresiasi kepada DPRD Kota Palangka Raya, yang telah menyampaikan pandangan umum fraksi -fraksi DPRD Kota Palangka Raya.
“Kami memberikan apresiasi kepada seluruh anggota DPRD Kota Palangka Raya terhadap pemandangan umum fraksi,sesuai fraksi masing -masing , terhadap laporan pertanggungjawaban keuangan APBD Kota Palangka Raya, yang pada intinya 8 fraksi menyetujui dan menerima laporan pertanggungjawaban APBD 2024. Terutama pertanyaan tentang peningkatan PAD, dimana PAD ada peningkatan 102 miliar lebih” ucap Fairid.
Lanjut Ia mengatakan bahwa pembangunan Kota Palangka Raya, sudah terlaksana dibeberapa titik, di pinggiran Kota, pelosok daerah Kota Palangka Raya, kesehatan dan pendidikan, yang juga menjadi perhatian pemerintah Kota Palangka Raya.
“Ada peningkatan sarpras, baik pendidikan dan kesehatan, seperti penempatan tenaga kesehatan di puskesmas dan puskesmas pembantu (Pustu) dan posyandu,” ujar Fairid.
Pemerintah Kota Palangka Raya, tetap berkonsentrasi terhadap pembangunan Infrastruktur, seperti jalan dan drainase. Dan mengajak masyarakat untuk taat pajak, bumi dan bangunan (PBB).
” Kita tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat terhadap peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan serta drainase, kami juga mengajak masyarakat untuk taat membayar pajak, yang berguna untuk pembangunan Kota Palangka Raya,” imbuhnya.
Lanjut Ia mengatakan bahwa terhadap ketahanan pangan merupakan salah satu program Nasional yang menjadi keharusan dilaksanakan pemerintah daerah, untuk PAD akan terus dimaksimalkan tahun ini, seperti pajak parkir ada peningkatan, terhadap tenaga P3K yang sudah lama bekerja akan diusahakan terutama yang tidak tertampung di data base sekitar 900 orang lebih, agar data masuk di BKD dan BKN., termasuk masalah sengketa tanah puskesmas pahandut.
‘Dan kasus sengketa tanah di puskesmas Pahandut, masih berjalan dan kita nanti tetap menghormati keputusan Mahkamah Agung dan sekarang sedang mengajukan PK, kami pastikan pelayanan kesehatan puskesmas akan tetap berjalan, sesuai kesepakatan kedua belah pihak secara sukarela” ungkap Fairid.
Sebelum mengakhiri penjelasan/jawaban Wali Kota Palangka Raya, terhadap pandangan umum fraksi -fraksi DPRD Kota Palangka Raya, terhadap Raperda Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kota Palangka Raya, tahun 2024, Walikota Palangka Raya, Fairid Naparin menyampaikan terima kasih dan apresiasi sekaligus lagi atas semua pandangan umum fraksi -fraksi DPRD Kota Palangka Raya, terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Kota Palangka Raya tahun 2024.
“Saran dan masukan dari pandangan umum fraksi -fraksi DPRD Kota Palangka Raya, akan menjadi perhatian dan fokus dari pemerintah Kota Palangka Raya untuk menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan Kota Palangka Raya,” pungkasnya.
Diakhir paripurna ke-11 masa sidang III tahun sidang 2024/2025 DPRD kota Palangka Raya, 8 Fraksi DPRD Kota Palangka Raya dapat menerima dan menyetujui apa yang menjadi jawaban/penjelasan Wali Kota Palangka Raya, terhadap Raperda Pertanggungjawaban APBD Kota Palangka Raya tahun 2024 dan tidak memerlukan pandangan umum fraksi selanjutnya.
Penjelasan Wali Kota Palangka Raya yang masih belum jelas akan disampaikan dan dibahas bersama dalam rapat komisi, Bamus sesuai ketentuan dan tata tertib DPRD Kota Palangka Raya.
