Suaraindo.id – Warga Kelurahan Tanjung Raya 1, Kecamatan Pontianak Timur, mengungkapkan keresahan mendalam atas belum adanya Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri di wilayah mereka. Kondisi ini menjadi persoalan krusial setiap tahun, terutama saat proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) berlangsung.
Minimnya akses terhadap SMA negeri berdampak langsung pada anak-anak usia sekolah di Tanjung Raya 1, yang kesulitan mendapatkan sekolah melalui jalur zonasi. Jalur ini mengutamakan kedekatan tempat tinggal dengan sekolah tujuan, namun ironisnya, warga di Tanjung Raya 1 justru tidak memiliki sekolah menengah terdekat dalam jangkauan zonasi yang sesuai.
Yani, salah satu warga, mengaku kecewa setelah anaknya gagal diterima di SMAN 6 Pontianak—sekolah negeri terdekat yang berada di Kelurahan Tanjung Raya 2.
“Sudah daftar di SMAN 6, tapi ternyata tidak masuk karena jaraknya dianggap terlalu jauh. Padahal itu yang paling dekat dari rumah kami,” ujar Yani, Senin (7/7/2025).
Ia kini hanya bisa berharap anaknya diterima melalui jalur prestasi, meskipun menyadari bahwa kuotanya sangat terbatas dan persaingannya ketat.
“Masalah ini bukan baru kali ini. Setiap tahun warga kami mengalami hal serupa. Kami sangat berharap pemerintah mendirikan SMA negeri di wilayah Tanjung Raya 1,” tambahnya.
Keluhan serupa disampaikan oleh Fadlun Alkaderi, warga lainnya yang ditemui di posko helpdesk Seleksi Penerimaan Murid Baru (SPMB) jenjang SMA di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, Selasa (8/7/2025). Fadlun datang untuk mendampingi anak tetangganya, penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP), yang sempat salah mendaftar ke SMKN 3 di Jalan S. Parman, Kecamatan Pontianak Selatan, padahal seharusnya masuk ke SMKN 7 yang sesuai zonasinya di Tanjung Raya 2.
“Karena kurang sosialisasi, anak itu daftar ke sekolah yang zonasinya di luar wilayah. Akhirnya tidak diterima. Ini bukan salah anak-anak, tapi karena memang tidak ada pilihan sekolah negeri di Tanjung Raya 1,” ungkap Fadlun.
Ia menyayangkan terbatasnya akses informasi dan jumlah sekolah negeri, yang memaksa banyak anak-anak dari keluarga tidak mampu untuk mendaftar ke sekolah swasta—opsi yang secara ekonomi tak mampu mereka jangkau.
“Kalau mereka nggak diterima di negeri, pilihannya cuma swasta. Tapi orang tuanya banyak yang nggak mampu. Apa solusinya? Anak-anak ini mau sekolah, tapi nggak punya tempat,” tegas Fadlun.
Fadlun menekankan bahwa masyarakat Tanjung Raya 1 tidak menuntut sekolah favorit atau unggulan. Yang mereka inginkan hanyalah sekolah negeri yang layak dan bisa dijangkau.
“Kami mohon kepada pemerintah, buatlah SMA atau SMK negeri di Tanray 1. Mereka hanya ingin sekolah dekat rumah, bisa jalan kaki atau naik sepeda. Itu saja,” tuturnya.
Desakan warga ini mencerminkan persoalan mendasar dalam pemerataan akses pendidikan di Kota Pontianak. Pemerintah daerah diharapkan segera merespons aspirasi ini dengan langkah nyata dalam menjamin hak pendidikan yang setara bagi seluruh warga, tanpa memandang zona administratif.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
