Suaraindo.id – Anggaran makan dan minum Ketua DPRD Kabupaten Ketapang yang mencapai Rp800 juta pada tahun anggaran 2025 memantik sorotan tajam publik. Besarnya angka tersebut dinilai tidak sejalan dengan kondisi daerah yang tengah melakukan efisiensi anggaran serta sulitnya ekonomi yang dirasakan masyarakat.
Di tengah situasi sulit, banyak warga mengaku kesulitan mencari pekerjaan, konflik lahan dengan perusahaan tak kunjung selesai, hingga carut-marut kemitraan antara perusahaan dengan koperasi perkebunan. Buruknya infrastruktur juga kian menambah beban masyarakat.
“Rakyat masih susah, pekerjaan langka, banyak pemuda nganggur. Tapi di DPRD justru makan minum bisa sampai ratusan juta. Ini sangat tidak adil,” ujar salah satu tokoh masyarakat Ketapang, Kamis (21/8/2025).
Proyek Pokir & PL Diduga Asal Jadi
Selain anggaran konsumsi, publik juga menyoroti proyek pokok pikiran (Pokir) anggota DPRD yang setiap tahunnya mencapai Rp3 miliar per anggota dan Rp5 miliar untuk jajaran pimpinan. Proyek tersebut umumnya dikerjakan melalui mekanisme penunjukan langsung (PL), yang dinilai rawan penyimpangan.
Sejumlah kepala bidang di berbagai dinas mengungkapkan proyek Pokir kerap dikerjakan asal-asalan, minim perencanaan, dan lemah pengawasan.
Menurut mereka, lokasi proyek Pokir biasanya ditentukan langsung oleh anggota dewan, sementara dinas teknis hanya sekadar melaksanakan arahan. Kondisi ini membuat kualitas proyek sulit dipantau.
“Banyak proyek Pokir ditempatkan di lokasi tidak penting, bahkan di tanah milik anggota dewan atau konstituen mereka. Sulit dijangkau dan akhirnya sulit diawasi. Hasilnya sering asal jadi,” ungkap seorang pejabat di lingkungan Pemkab Ketapang.
Buruknya kualitas proyek itu berimbas pada cepatnya kerusakan infrastruktur. Jalan, jembatan kecil, maupun fasilitas publik kerap tidak bertahan lama meski menelan anggaran besar.
Keluhan Warga: Aspal Bisa Dicongkel Jari
Kritik keras juga datang dari warga Kecamatan Delta Pawan. Mereka menyoroti proyek turap dan barau yang dikerjakan tanpa kekuatan, rabat beton manual dengan minim semen, serta pengaspalan jalan lingkungan dengan kualitas buruk.
“Banyak turap yang cuma ditumpuk batu tanpa ikatan, baru beberapa bulan sudah bergeser. Rabat beton pun cepat hancur karena campurannya sedikit semen. Yang paling parah itu pengaspalan gang, tipis sekali, bahkan aspalnya bisa dicongkel pakai kayu atau jari,” ujar Andi, warga Kelurahan Sukaharja.
Ia menambahkan, proyek-proyek seperti itu hanya terkesan menghamburkan APBD tanpa manfaat nyata. “Kalau kualitasnya seperti ini, sama saja bohong. Uang rakyat habis, hasilnya tidak bertahan lama,” katanya.
Masyarakat Desak APH dan KPK Audit Anggaran DPRD
Masyarakat Ketapang mendesak aparat penegak hukum (APH) hingga KPK turun tangan mengaudit anggaran DPRD dan proyek Pokir.
“KPK harus mengusut agar uang rakyat tidak dihamburkan untuk makan-minum dan proyek asal jadi,” tegas seorang aktivis muda.
Ia menilai keterlibatan KPK penting untuk mencegah penyalahgunaan anggaran sekaligus memberi efek jera bagi pejabat yang bermain dengan uang rakyat.
Saat dikonfirmasi terkait anggaran makan minum, Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh hanya memberikan jawaban singkat.“Konfirmasi jak ke bagian nye,” ujarnya.
Sementara itu, Sekretaris DPRD Ketapang Agus Hendri menjelaskan bahwa anggaran tersebut memang dialokasikan setiap tahun, meski pada 2025 dilakukan pengurangan sebagai dampak dari instruksi presiden terkait efisiensi.
“Hitungan makan minum dihitung sesuai jumlah orang yang tinggal di rumah Ketua DPRD, juga termasuk biaya listrik, air, dan lainnya,” katanya.
