SuaraIndo.Id – Sejumlah massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Peduli Kota Palembang menggelar aksi unjuk rasa di halaman Kantor Wali Kota Palembang, Kamis (28/8/2025).
Massa mendesak Wali Kota Palembang segera mencopot Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Kasat Pol PP) menyusul dugaan pungutan liar (pungli) yang terindikasi terjadi di tubuh Satpol PP.
Koordinator Aksi, Risky Pratama Saputra, menyatakan praktik pungli yang diungkap oleh Inspektorat Kota Palembang telah meruntuhkan kepercayaan publik terhadap institusi Satpol PP.
Menurutnya, Satpol PP semestinya menjadi garda terdepan dalam penegakan peraturan daerah, menjaga ketertiban, serta melindungi masyarakat, bukan justru terjerat praktik korupsi.
“Dengan temuan Inspektorat, jelas terlihat adanya pungli yang sistematis. Ini mencederai kepercayaan masyarakat. Karena itu kami meminta Wali Kota segera memberhentikan Kasat Pol PP yang kami nilai gagal membina anggotanya,” ujar Rizky.
Rizky mengungkapkan bahwa Satpol PP hadir bukan semata sebagai alat penegakan hukum, tetapi juga sebagai representasi negara yang mengayomi masyarakat.
“Mereka menjadi garda terdepan dalam menertibkan pelanggaran-pelanggaran yang kerap mengganggu kehidupan publik, seperti pedagang kaki lima
yang melanggar zonasi, bangunan liar yang tidak sesuai aturan, serta aktivitas-aktivitas lain yang mencederai hak masyarakat umum atas ruang kota yang tertib dan nyaman,”jelas RPS sapaan akrab Rizky.
Tak hanya itu, lanjut RPS Satpol PP juga berperan dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dalam kondisi darurat, mendampingi pelaksanaan kegiatan pemerintahan, hingga membantu penanganan masalah sosial seperti gelandangan dan pengemis, serta anak jalanan.
“Semua tugas tersebut tentunya menuntut profesionalisme, keberanian, dan komitmen tinggi terhadap integritas serta pelayanan publik,”katanya
Dalam orasinya, RPS secara tegas membantah terkait ada isu yang beredar apabila aksi ini di tunggangi kepentingan seseorang demi jabatan.
“Isu itu tidak benar, aksi ini murni tanpa embel embel apapun dan ini semata mata memperjuangkan hak wong cilik yang lapak mata pencaharian tergusur dan sejumlah pedagang yang menjadi korban dugaan pungli oleh segelintir oknum Sat Pol PP kota Palembang demi kantong pribadinya,”tegas RPS.
Risky menambahkan, Satpol PP yang kuat, bersih, dan profesional merupakan syarat mutlak bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang berwibawa.
“Palembang Berdaya, Palembang Sejahtera hanya bisa terwujud bila aparatur pemerintah bebas dari pungli. Kalau Kasat Pol PP tidak segera dicopot, kami khawatir praktik ini terus berlangsung dan makin merusak wajah pemerintahan kota,” tegasnya.
Hal senada disampaikan Koordinator Lapangan, Diaz, yang menegaskan bahwa pengawasan dan pembinaan terhadap Satpol PP harus diperketat.
Ia juga meminta agar Wali Kota tidak terburu-buru mengangkat pejabat baru sebelum kasus dugaan pungli ini diusut tuntas.
“Kami mendesak Wali Kota membuka lelang jabatan baru untuk posisi Kasat maupun Kabid Satpol PP, agar diisi sosok baru yang benar-benar bersih dan profesional. Jangan sampai ada kompromi terhadap pungli,” kata Diaz.
Para massa aksi menyerukan pecat Kasat pol PP dan evaluasi satuan pol PP kota palembang,jangan sampai Walikota tidak berdaya untuk melakukan evaluasi Sat Pol PP Palembang. Dan juga tak bernyali untuk memperjuangkan aspirasi wong cilik.
“Bila Kasat Pol PP tak di copot dari jabatannya, maka kami pastikan akan mengepung Kantor Wali Kota Palembang dengan ratusan bahkan ribuan massa. Palembang Berdaya, Rakyat Tak Berdaya, Kemana Wali Kotanya,”pungkas Diaz
Para demonstran ini sempat diterima oleh staf Ahli Bidang Perekonomian Pembangunan dan Investasi, Riza Pahlevi namun massa menolak karena mereka yang berhak menyampaikan tanggapan hanya Wali Kota Palembang. Akhirnya massa aksi membubarkan diri dengan tertib. ***
