SUARAINDO.ID —— Pernyataan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Ahmad Sahroni, yang menyebut masyarakat memiliki “mental orang tolol” menuai gelombang kecaman dari berbagai pihak.
Salah satunya datang dari Sasak Integrity Watch (SIW), sebuah organisasi masyarakat sipil di NTB, yang menilai pernyataan itu sebagai bentuk arogansi kekuasaan.
Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional SIW, Syamsuddin menegaskan, seorang pejabat publik tidak sepatutnya merendahkan rakyat yang memberikan mandat kekuasaan.
”Tindakan ini menunjukkan puncak arogansi dan membuktikan bahwa ia telah lupa bahwa rakyatlah yang memberinya mandat,” ujar Bung Syam, Sabtu 23 Agustus 2025.
Menurutnya, pernyataan Sahroni bukan hanya menyakitkan, tetapi juga tidak mencerminkan etika seorang wakil rakyat.
Seruan “Bubarkan DPR” yang muncul di tengah masyarakat merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja lembaga legislatif, bukan cerminan kebodohan masyarakat seperti yang disampaikan Sahroni.
”Masyarakat muak terhadap drama politik, gaya hidup hedon sejumlah anggota DPR, dan buruknya kinerja. Itulah akar kekecewaan yang muncul. Sudah saatnya mereka bercermin,” tegas Bung Syam.
”Rakyat membutuhkan wakil yang rendah hati, bukan arogan,” tambahnya.
”Hormati rakyat jika ingin dihormati. Kekuasaan adalah amanah, jangan digunakan untuk merendahkan pemberi amanah,” lanjutnya.
Sebelumnya, Ahmad Sahroni mengeluarkan pernyataan kontroversial saat menanggapi desakan publik yang ramai di media sosial terkait pembubaran DPR.
Desakan tersebut muncul seiring sorotan terhadap besarnya gaji dan tunjangan anggota DPR yang mencapai ratusan juta rupiah per bulan.
”Orang yang cuma mental bilang bubarin DPR, itu adalah orang tolol sedunia,” ujar Sahroni dalam kunjungan kerjanya di Polda Sumut, beberapa waktu lalu.
Sahroni menyatakan pihaknya tidak anti kritik dan mempersilakan masyarakat menyampaikan aspirasi.
Namun ia menilai kritik tersebut tidak sepatutnya disampaikan secara sembarangan.
Pernyataan itu langsung memicu reaksi keras dari berbagai elemen masyarakat yang menilai bahwa pejabat publik harus menunjukkan sikap bijak dan menghargai suara rakyat, terlepas dari bentuk ekspresinya.
