Suaraindo.id – Ratusan mahasiswa lintas organisasi bersama komunitas ojek online (ojol) dan masyarakat menggelar aksi damai di depan Gedung DPRD Kabupaten Ketapang, Senin (1/9/2025) siang. Aksi yang dimulai pukul 13.30 WIB ini diikuti oleh HMI, PMII, IMM, KAMMI, BEM STAI Al-Haudl, BEM Poltek, AMKI, komunitas ojol, serta sejumlah elemen masyarakat.
Bendera organisasi mahasiswa berkibar, sementara berbagai poster berisi kritik dan tuntutan diangkat tinggi. Massa diterima langsung oleh Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh bersama pimpinan dan anggota dewan. Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Harris juga hadir mengawal jalannya aksi, serta Dandim Ketapang dengan dukungan aparat TNI AD yang berjaga di sekitar lokasi.
Aksi berlangsung tertib. Mahasiswa dan anggota DPRD bahkan sempat duduk bersila bersama di halaman gedung, berdiskusi di bawah terik matahari.
Tuntutan kepada DPRD Ketapang
Dalam orasinya, massa menyampaikan sejumlah tuntutan penting kepada DPRD, di antaranya:
- DPR harus merespons kritik masyarakat secara humanis.
- Tidak bereuforia dengan fasilitas negara sementara rakyat masih menderita.
- Mendesak pengesahan RUU Perampasan Aset.
- Mempertegas fungsi pengawasan DPRD Ketapang.
- Memprioritaskan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan, pendidikan, dan kesehatan.
- Mengawasi realisasi Pokok Pikiran (Pokir) serta mengevaluasi proyek dengan sistem Penunjukan Langsung (PL).
- Mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai belum berdampak signifikan terhadap peningkatan IPM, sementara terdapat 17.000 anak tidak sekolah di Ketapang.
- Mengoptimalkan Balai Latihan Kerja (BLK) dan mengembalikan Gedung Kepemudaan sebagai rumah organisasi pemuda.
- Memperkuat tata kelola pertambangan rakyat melalui rekomendasi kepada pemerintah pusat.
- Memprioritaskan tenaga kerja lokal di seluruh sektor perusahaan.
Tuntutan kepada Polres Ketapang
Selain DPRD, mahasiswa juga menyoroti kinerja kepolisian. Beberapa tuntutan yang disampaikan antara lain:
- Mengutuk tindakan represif aparat kepolisian terhadap demonstran.
- Transparansi hukum terkait dugaan pelanggaran SOP oleh 7 anggota Brimob yang menyebabkan meninggalnya Affan Kurniawan.
- Mendesak Presiden untuk mencopot Kapolri Listyo Sigit Prabowo.
- Memberantas peredaran narkoba yang marak di Ketapang.
- Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
- Menindak tegas pelaku balap liar dan pengguna knalpot brong yang meresahkan masyarakat.
- Menertibkan penyelewengan BBM subsidi, termasuk SPBU nakal serta praktik antrean menggunakan drum dan tangki siluman yang mengganggu masyarakat lain.
Isu Nasional dan Lokal
Dalam orasinya, mahasiswa juga menolak tunjangan fantastis bagi anggota DPR RI. Mereka mendesak agar aparat yang terlibat tindakan represif hingga menewaskan seorang pengemudi ojol dijatuhi hukuman setimpal.
Di tingkat lokal, massa menuntut percepatan perbaikan infrastruktur jalan, pemerataan listrik, serta penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) untuk tambang emas yang hingga kini belum terealisasi.
Respons DPRD dan Polres
Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh dan Kapolres AKBP Muhammad Harris menyatakan menerima seluruh tuntutan yang disampaikan. Keduanya berkomitmen untuk menindaklanjuti aspirasi masyarakat secara bertahap sesuai kewenangan masing-masing.
