Suaraindo.id – Bupati Sambas Satono bersama Sekretaris Daerah, Plt. Kepala BKPSDMAD, serta Kepala Dinas PUPR Kabupaten Sambas melakukan koordinasi ke Kementerian PANRB, Senin (22/9/2025). Agenda ini membahas perencanaan kebutuhan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di daerah.
Pertemuan tersebut dipimpin langsung oleh Asisten Deputi Perencanaan dan Pengadaan SDM Aparatur KemenPANRB, Suryo Hidayat. Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Sambas menyampaikan usulan penyelesaian status Pegawai Non ASN agar bisa diakomodir menjadi PPPK Paruh Waktu.
Plt. Kepala BKPSDMAD Sambas, Agri Arisa, mengatakan seluruh pegawai honorer yang memenuhi kriteria telah diusulkan untuk diangkat sebagai PPPK Paruh Waktu.
“Bupati Sambas menegaskan bahwa pengusulan ini mencakup Non ASN yang sudah masuk database BKN maupun yang telah bekerja lebih dari dua tahun, aktif, serta mengikuti seluruh proses pengadaan CASN hingga tuntas,” jelas Agri.
Ia menambahkan, saat ini KemenPANRB masih dalam proses penetapan kebutuhan sesuai jadwal yang telah ditentukan. “Proses penetapan kebutuhan berjalan sesuai timeline yang ditentukan,” ujarnya.
Sementara itu, Asisten Deputi Perencanaan SDM Aparatur KemenPANRB memastikan usulan Pemkab Sambas sudah menjadi perhatian dan akan ditindaklanjuti.
“Pengajuan kebutuhan PPPK Paruh Waktu dari Sambas akan diproses sesuai aturan yang berlaku,” terangnya.
Adapun mekanisme lanjutan akan diumumkan oleh pemerintah pusat, termasuk penjadwalan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan kelengkapan administrasi lainnya. Setelah penetapan kebutuhan selesai, tahap berikutnya adalah penentuan alokasi formasi PPPK Paruh Waktu, pengusulan Nomor Induk, hingga penerbitan keputusan resmi.
“Semoga dengan kebijakan ini dapat memberi kepastian status dan kesejahteraan bagi pegawai honorer yang selama ini mengabdi di berbagai lini pelayanan publik,” pungkas Agri.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
