Suaraindo.id – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, secara resmi membuka kegiatan Entry Meeting Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025. Kegiatan berlangsung di Ruang Ruai Telabang, Kantor Gubernur Kalbar, Senin (27/10/2025).
Pengawasan ini dipimpin oleh Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Husna Hariman, bersama tim dari Itjen Kemendagri yang akan bekerja mulai 26 Oktober hingga 1 November 2025.
Dalam sambutannya, Wakil Gubernur Krisantus menegaskan bahwa pengawasan bukan semata evaluasi administrasi, melainkan bagian dari kemitraan strategis untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang akuntabel, berintegritas, dan efektif.
“Kami memandang pengawasan bukan semata evaluasi, melainkan kemitraan strategis untuk membangun pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan terpercaya,” ujarnya.
Ia juga mengapresiasi capaian Pemprov Kalbar yang pada tahun 2024 sukses menuntaskan seluruh tindak lanjut hasil pengawasan dengan persentase lebih dari 100 persen berdasarkan data Siwasit Itjen Kemendagri. Namun demikian, Krisantus meminta agar prestasi tersebut tidak membuat jajaran pemerintah daerah lengah.
Secara khusus, Wagub menyoroti rendahnya serapan anggaran APBD 2025 yang masih berada pada angka 49 persen hingga akhir Oktober. Ia meminta seluruh Kepala Perangkat Daerah melakukan percepatan pelaksanaan program dan pekerjaan fisik.
“Kalau pada 2024 kita bisa membanggakan, jangan sampai di 2025 justru kita terpuruk,” tegasnya.
Wagub juga mengingatkan perlunya peningkatan pengawasan pada pembangunan fisik, terutama jalan dan infrastruktur beton, mengingat kondisi cuaca di Kalbar yang hampir setiap sore diguyur hujan dan dikhawatirkan memengaruhi kualitas pekerjaan.
Krisantus turut menyampaikan empat arahan utama kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah untuk menyukseskan pelaksanaan pengawasan, yaitu:
Mendukung penuh pelaksanaan pengawasan
Menyediakan data dan dokumen secara cepat dan akurat
Menindaklanjuti seluruh rekomendasi secara tuntas dan tepat waktu
Memastikan hasil pengawasan menjadi perbaikan nyata bagi pelayanan publik dan birokrasi
“Saya berharap pengawasan ini menjadi momentum untuk memperkuat komitmen bersama mewujudkan pemerintah daerah yang bersih, transparan, dan berorientasi pada hasil,” pungkasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
