suaraindo.id — Di tengah derasnya arus informasi dan kompetisi pemberitaan, suara kemanusiaan kerap tenggelam di balik hiruk pikuk sensasi berita. Karena itu, Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM RI, Thomas Harming Suwarta, mengingatkan pentingnya peran wartawan sebagai penjaga peradaban Hak Asasi Manusia (HAM), bukan sekadar perekam peristiwa.
Pesan tersebut disampaikan Thomas saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional “Jurnalis dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, yang digelar di Aula Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Palangka Raya, Kamis (13/11). Acara ini merupakan bagian dari rangkaian Rapat Kerja Nasional Persatuan Wartawan Nasrani Indonesia (PEWARNA Indonesia).
“Membangun peradaban HAM adalah tanggung jawab semua warga negara, dan wartawan memiliki kekuatan yang sangat besar melalui tulisan dan liputannya. Bila media memiliki perspektif HAM, publik akan mendapat pencerahan dan pemerintah pun terdorong lebih sadar pada nilai-nilai kemanusiaan,” tutur Thomas.
Thomas menjelaskan, pemerintahan Prabowo–Gibran telah menempatkan pembangunan HAM sebagai salah satu prioritas utama dengan pendekatan tiga pilar: penghormatan (to respect), pelindungan (to protect), dan pemenuhan (to fulfill). Ia menegaskan, penempatan aspek HAM dalam Asta Cita pertamamencerminkan komitmen kuat untuk membangun peradaban baru yang berpijak pada nilai-nilai kemanusiaan.
“Lebih dari 50 persen isi Asta Cita berkaitan dengan HAM. Itu sinyal kuat bahwa pemerintah mengajak semua elemen bangsa, termasuk media, untuk ikut menjemput peradaban baru itu,” jelasnya.
Dalam kesempatan itu, Thomas juga menyoroti tantangan jurnalisme di era keterbukaan informasi. Di tengah maraknya hoaks dan informasi instan, media arus utama tetap menjadi rujukan publik dalam menilai kebenaran sebuah peristiwa.
“Kekuatan pena wartawan luar biasa. Perspektif seorang jurnalis bisa mengubah cara masyarakat berpikir tentang kemanusiaan. Karena itu, mari kita jadikan pena kita alat untuk membangun peradaban HAM di negeri ini,” ajaknya penuh semangat.
Lebih jauh, Thomas menekankan pentingnya peningkatan kapasitas wartawan dalam memahami substansi HAM. Ia menyebut HAM sebagai “intangible asset” paling berharga yang harus terus dijaga dan dikembangkan oleh bangsa Indonesia
“Wartawan yang memahami HAM akan menjadi komunikator yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan kemanusiaan kepada publik. Maka, kami di Kementerian HAM menempatkan penguatan kapasitas HAM bagi jurnalis sebagai agenda penting,” tegasnya.
Thomas juga membuka peluang kolaborasi antara Kementerian Hukum dan HAM dengan komunitas media di seluruh Indonesia untuk memperluas wawasan publik tentang isu-isu HAM.
“Media adalah mitra strategis kami. Selain sebagai pilar demokrasi, pers juga adalah pilar HAM. Kami menghormati independensi media, namun kolaborasi tetap bisa dibangun untuk memperkuat kesadaran kemanusiaan di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Umum PEWARNA Indonesia, Yusuf Mujiono, menyambut baik ajakan tersebut. Ia menilai, kolaborasi dengan Kementerian HAM menjadi momentum penting bagi wartawan untuk memperdalam pemahaman HAM sekaligus memperjuangkan perlindungan bagi insan pers.
“Kami merasa tertantang untuk menjadi bagian dari gerakan besar membangun peradaban HAM. Namun, kami juga berharap pelindungan HAM bagi wartawan semakin nyata. Kami percaya Kementerian HAM bisa menjadi jembatan untuk hal itu,” tutur Yusuf
