Suaraindo.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat di bawah kepemimpinan Gubernur Ria Norsan terus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak kendaraan bermotor, sebagai bagian dari penguatan kemandirian fiskal daerah sesuai visi dan misi pembangunan Kalbar. Upaya ini menjadi semakin strategis menyusul adanya pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD).
Pemprov Kalbar menempuh berbagai langkah konkret untuk mengoptimalkan PAD, di antaranya melalui program pembebasan denda pajak kendaraan bermotor serta penguatan dan inovasi layanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat), termasuk pengembangan Samsat Go Kecamatan (Samsat Gokatan) guna mendekatkan layanan kepada masyarakat.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalbar, Harisson, menegaskan bahwa peningkatan PAD harus sejalan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, pelayanan Samsat harus terus diperbaiki agar lebih mudah, cepat, dan nyaman, sehingga mendorong kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak.
“Pelayanan itu harus mudah, cepat, dan nyaman. Kalau masyarakat merasa ribet, mereka akan enggan membayar pajak,” ujarnya.
Ia mendorong optimalisasi pemanfaatan teknologi digital serta evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) secara berkala, minimal setiap tiga hingga enam bulan. Harisson bahkan mengibaratkan kemudahan layanan pajak dengan pengalaman berbelanja daring.
“Kalau belanja online tinggal klik dan barang datang tiga hari, seharusnya membayar pajak juga semudah itu,” ungkapnya.
Selain aspek digitalisasi, Harisson juga menyoroti pentingnya kenyamanan fasilitas fisik di ruang pelayanan Samsat. Ia menyarankan agar fasilitas pendukung, seperti kursi pijat bagi wajib pajak yang menunggu, dapat dipertimbangkan untuk meningkatkan kenyamanan layanan.
Harisson berharap sinergi dengan para pemangku kepentingan, antara lain Komisi III DPRD Kalbar, Dirlantas Polda Kalbar, BPKP, Bapenda, Jasa Raharja, Ombudsman, serta perbankan, dapat melahirkan terobosan konkret guna mengoptimalkan PAD dan memperkuat kembali kondisi fiskal Kalbar.
Sementara itu, Tim Pembina Samsat Dirlantas Polda Kalbar melalui Kombes Pol Valentinus Asmoro memaparkan arah kebijakan pelayanan Samsat ke depan. Ia menyampaikan bahwa inovasi internal, seperti penguatan program Samsat Gokatan, akan terus didorong dengan melibatkan peran aktif jajaran operasional, khususnya para Kasat Lantas di daerah.
Valentinus menjelaskan bahwa selama ini peningkatan PAD masih banyak bertumpu pada metode manual, seperti operasi gabungan dan penilangan. Meski efektif dalam meningkatkan kepatuhan, pendekatan tersebut kerap menimbulkan tantangan di lapangan.
“Kita sudah masuk era digitalisasi, sehingga program Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) harus dijalankan lebih optimal,” tegasnya.
Saat ini, penerapan ETLE baru tersedia di Kota Pontianak. Ia mendorong para Kasat Lantas di kabupaten/kota untuk segera berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat guna mempercepat pengembangannya.
Menutup laporannya, Valentinus menekankan tiga fokus evaluasi utama dalam peningkatan PAD, yakni optimalisasi penerimaan, penguatan inovasi layanan, serta integritas dan soliditas antarlembaga.
“Peningkatan jumlah kendaraan bukan ukuran peningkatan PAD yang sesungguhnya. Yang dibutuhkan adalah inovasi dari seluruh instansi terkait,” pungkasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
