Suaraindo.id – Abrasi akibat pasang laut dan hantaman ombak besar terus menggerus kawasan Jembatan Matang Danau di Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Kondisi tersebut dinilai semakin mengkhawatirkan dan berpotensi membahayakan keselamatan pengguna jalan, sehingga memicu desakan kuat agar pemerintah segera mengambil langkah penanganan.
Seorang warga setempat, Akhmad, mengatakan abrasi yang terjadi di sekitar jembatan sudah berlangsung cukup lama dan kian parah dari waktu ke waktu. Jika tidak segera ditangani, dikhawatirkan kerusakan akan semakin meluas dan mengancam struktur jembatan.
“Keadaan jembatan ini sudah sangat mengkhawatirkan dan jelas mengganggu keselamatan lalu lintas. Kami berharap ada perhatian serius dari pemerintah, terutama untuk pengamanan dari abrasi,” ungkap Akhmad.
Ia berharap Balai Wilayah Sungai (BWS) Provinsi Kalimantan Barat segera turun tangan melakukan langkah konkret untuk mencegah kerusakan lebih lanjut. Pasalnya, jembatan tersebut merupakan bagian dari jalan provinsi yang menjadi akses vital pergerakan ekonomi, sosial, dan mobilitas masyarakat pesisir Paloh.
“Kami meminta adanya tindakan cepat dari pemerintah daerah, provinsi, maupun BWS. Jangan sampai menunggu jembatan ini rusak parah atau bahkan ambruk baru dilakukan perbaikan,” tegasnya.
Sorotan serupa disampaikan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Sambas, Sehan A Rahman. Ia menegaskan bahwa kondisi Jembatan Matang Danau yang berada di Dusun Matang Putus, Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, harus segera ditangani secara serius dan berkelanjutan.
Menurut Sehan, pasang laut yang disertai ombak besar merupakan fenomena tahunan di wilayah pesisir Paloh. Kondisi tersebut menjadi penyebab utama terjadinya abrasi yang terus menggerus kawasan pantai dan infrastruktur di sekitarnya dari tahun ke tahun.
“Kami berharap pemerintah pusat melalui Balai Wilayah Sungai dapat menindaklanjuti pembangunan penahan ombak di kawasan Pantai Matang Danau,” ujarnya.
Ia menambahkan, abrasi yang dipicu oleh gelombang laut tinggi dan angin kencang umumnya terjadi pada periode akhir hingga awal tahun. Oleh karena itu, diperlukan penanganan jangka panjang dengan perencanaan matang dan dukungan anggaran yang memadai.
“Penanganan abrasi ini idealnya menggunakan APBN karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Mudah-mudahan pada tahun 2026 ini ada realisasi pembangunan tanggul abrasi, apalagi sebelumnya lokasi ini sudah pernah ditinjau oleh staf khusus dari kementerian terkait,” jelasnya.
Sehan menegaskan abrasi yang terus berlangsung tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena setiap tahun garis pantai semakin tergerus dan risiko kerusakan infrastruktur semakin besar. Ia pun mendorong agar persoalan ini diperjuangkan secara berjenjang melalui Dinas PUPR hingga ke pemerintah pusat.
“Harapan kita bersama, pada tahun 2026 ini pembangunan tanggul abrasi benar-benar bisa direalisasikan demi keselamatan masyarakat dan keberlanjutan infrastruktur di wilayah pesisir Paloh,” pungkasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
