SuaraIndo.Id — Dewan Pimpinan Wilayah Asosiasi Petani Karet Indonesia (DPW APKARINDO) Sumatera Selatan menilai percepatan peremajaan karet rakyat dan penguatan hilirisasi menjadi faktor kunci dalam menjaga keberlanjutan dan daya saing industri karet nasional.
Hal tersebut terungkap saat kegiatan silaturahmi dan diskusi organisasi DPW APKARINDO Sumsel bersama Sekretaris Jenderal DPP APKARINDO, Adi Purnama, di Pelataran Hotel Novotel Palembang, Sabtu (17/1/2026).
Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Ketua DPW APKARINDO Sumatera Selatan, H. Supartijo didampingi Sekretarisnya, H. Rudi Arpian, Suplayer SLI, Kusniadi dan Suplayer Sibolga Medan, Yunus Siregar.
Ketua DPW APKARINDO Sumsel, H. Supartijo, mengatakan sektor karet rakyat saat ini menghadapi tekanan struktural, mulai dari usia tanaman yang sudah tua, penurunan produktivitas, hingga meningkatnya biaya produksi yang tidak sebanding dengan harga jual di tingkat petani.
“Jika tidak ada intervensi kebijakan yang terukur, terutama melalui program replanting nasional, maka produksi karet rakyat akan terus menurun dan berpotensi mengganggu pasokan bahan baku industri dalam negeri,” ujarnya.
Supartijo menjelaskan, sebagian besar kebun karet rakyat di Sumatera Selatan telah melewati umur ekonomis, sehingga membutuhkan program peremajaan yang didukung pembiayaan, penyediaan bibit unggul tahan penyakit, pupuk, serta pendampingan teknis yang berkelanjutan.
“Replanting harus dirancang sebagai program jangka panjang, bukan sekadar proyek. Petani juga perlu skema tumpangsari agar tetap memiliki arus pendapatan selama masa belum menghasilkan,” jelas Supartijo.
Senada dengan itu, Sekretaris DPW APKARINDO Sumsel, H. Rudi Arpian, menekankan bahwa penguatan sektor hulu karet rakyat tidak hanya berdampak pada kesejahteraan petani, tetapi juga menentukan keberlangsungan industri karet nasional secara keseluruhan.
“Lebih dari 80% pasokan karet nasional berasal dari perkebunan rakyat. Jika kebun rakyat tidak sehat, maka industri di hilir baik ban, sarung tangan, maupun produk turunan lainnya akan ikut terdampak,” kata Rudi.
Menurutnya, selama ini sektor karet rakyat belum mendapatkan perhatian kebijakan yang seimbang dibandingkan komoditas perkebunan lainnya, padahal kontribusinya terhadap ekonomi pedesaan dan ekspor nasional sangat signifikan.
“Kami mendorong pemerintah melihat karet rakyat sebagai aset strategis. Intervensi kebijakan harus terintegrasi, mulai dari replanting, tata niaga, hingga hilirisasi,” ujar Rudi.
Terkait dinamika harga, Rudi menilai volatilitas harga karet global dan lemahnya struktur pasar domestik membuat petani berada pada posisi paling rentan dalam rantai nilai.
“Penguatan koperasi dan kelembagaan petani menjadi penting agar posisi tawar petani meningkat dan transmisi harga lebih adil,” katanya.
Dalam diskusi tersebut, DPW APKARINDO Sumsel juga mendorong percepatan hilirisasi karet berbasis desa dan koperasi, termasuk pengembangan lateks konsentrat, bahan baku aspal karet, serta industri kecil dan menengah di sentra produksi.
“Hilirisasi akan menciptakan nilai tambah, memperpendek rantai pasok, dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di daerah penghasil karet,” sambung Rudi.
DPW APKARINDO Sumatera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus berperan sebagai mitra strategis pemerintah dan pelaku usaha dalam mendorong kebijakan perkaretan yang berkelanjutan, berdaya saing, dan berpihak pada petani.
“Karet rakyat adalah fondasi industri. Ketika hulunya kuat, hilir akan tumbuh lebih sehat,” pungkasnya. (*)
