Suaraindo.id – Pemerintah Kota Pontianak terus memperkuat upaya peningkatan layanan air bersih dengan mendorong penguatan manajemen risiko di tubuh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. Langkah ini dinilai krusial di tengah meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap ketersediaan air bersih yang berkualitas sebagai kebutuhan dasar sekaligus penopang kesehatan publik.
Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono, menegaskan bahwa meskipun Kota Pontianak dikelilingi sumber air yang melimpah, tantangan utama justru terletak pada kualitas dan keberlanjutan air bersih. Oleh karena itu, kegiatan Focus Group Discussion (FGD) Manajemen Risiko yang digelar Perumda Tirta Khatulistiwa dinilainya sebagai momentum strategis untuk melakukan pembenahan layanan secara menyeluruh.
“Air bersih adalah kebutuhan mendasar warga kota dan berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat. Di tengah berbagai keterbatasan, kita harus terus berupaya meningkatkan kualitas layanan. Manajemen risiko membantu kita mengidentifikasi persoalan sekaligus peluang perbaikan,” ujar Edi usai membuka FGD, Selasa (20/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Edi mengungkapkan sejumlah persoalan krusial yang perlu ditangani secara sistematis, mulai dari kualitas air baku yang terdampak intrusi air laut, kondisi pipa yang sudah tua dan rawan bocor, hingga tingkat kebocoran jaringan yang masih berada di angka 30,6 persen.
“Saya minta kebocoran ini bisa ditekan hingga di bawah 28 persen. Selain itu, pipa Nipah Kuning yang sudah lama ditunggu diharapkan mulai beroperasi pada Februari,” tegasnya.
Selain persoalan teknis, Edi juga menyoroti masalah nonteknis di lapangan, seperti pencurian air, perusakan pipa, tunggakan pelanggan, serta pemborosan penggunaan air. Ia meminta manajemen PDAM lebih responsif terhadap keluhan masyarakat, memperkuat peran kehumasan, serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah, khususnya dengan Dinas PUPR.
“Koordinasi sangat penting, terutama saat ada pembangunan jalan dan proyek strategis lainnya, termasuk Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T), agar tidak mengganggu jaringan pipa air bersih,” katanya.
Sementara itu, Direktur Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa, Abdullah, menjelaskan bahwa FGD manajemen risiko digelar untuk mengawal seluruh rantai penyediaan air bersih, mulai dari hulu hingga hilir. Menurutnya, proses penyediaan air bersih di Pontianak memiliki kompleksitas tinggi karena bersumber dari Sungai Kapuas dan Sungai Landak.
“Dari air baku, prosesnya panjang hingga akhirnya sampai ke pelanggan. Di setiap tahapan itu tentu ada risiko. Karena itu, kami meminta pendampingan dari BPKP agar potensi risiko bisa diantisipasi sejak awal,” jelas Abdullah.
FGD tersebut dilaksanakan selama beberapa hari dan dibagi per direktorat agar pembahasan lebih fokus dan mendalam. Abdullah menegaskan komitmen PDAM Tirta Khatulistiwa untuk menjalankan amanah Wali Kota selaku Kuasa Pemilik Modal (KPM), termasuk target peningkatan cakupan layanan air bersih hingga 100 persen.
“Saat ini cakupan layanan kami sudah mencapai 90,6 persen dari total penduduk Kota Pontianak. Untuk meningkatkannya, kami mengaktifkan kembali pelanggan lama yang pasif sekaligus menjaring pelanggan baru,” pungkasnya.
Dengan penguatan manajemen risiko dan sinergi lintas sektor, Pemkot Pontianak optimistis layanan air bersih ke depan akan semakin andal, berkelanjutan, dan memenuhi kebutuhan seluruh masyarakat.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
