Suaraindo.id – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, mendesak PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) agar segera mengoperasionalkan Pelabuhan Internasional Kijing yang hingga kini dinilai belum berfungsi secara optimal, meski telah dibangun menggunakan anggaran negara bernilai triliunan rupiah.
Menurut Krisantus, Pelabuhan Kijing dirancang sebagai pelabuhan terbesar dan paling strategis di Pulau Kalimantan. Namun, lambannya operasionalisasi pelabuhan tersebut dinilai telah menimbulkan kerugian besar bagi Kalimantan Barat, terutama pada sektor ekonomi dan logistik.
“Pelabuhan Kijing ini sudah menelan uang negara triliunan rupiah. Sudah seharusnya segera dioperasikan. Banyak masyarakat mempertanyakan mahalnya harga barang dan potensi kemacetan. Kajian itu tentu sudah dilakukan sejak awal, bukan di tengah jalan,” tegas Krisantus, Rabu (28/1/2026).
Ia menilai selama Pelabuhan Kijing belum difungsikan secara maksimal, Kalimantan Barat terus mengalami kerugian, khususnya dalam ekspor komoditas unggulan seperti kelapa sawit dan hasil pertambangan. Oleh karena itu, Krisantus menegaskan percepatan operasional pelabuhan tersebut tidak boleh lagi ditawar.
“Oleh sebab itu, tidak boleh ada tawar-menawar. Pelabuhan Kijing harus segera difungsikan. Kalimantan Barat sudah terlalu lama dirugikan,” katanya.
Lebih lanjut, Krisantus menyoroti hilangnya potensi nilai tambah ekonomi daerah akibat ekspor komoditas Kalbar yang selama ini masih dilakukan melalui pelabuhan di luar provinsi. Kondisi tersebut, menurutnya, membuat keuntungan administratif dan ekonomi justru dinikmati oleh daerah lain.
“Selama ini sawit Kalbar diekspor lewat Dumai, Jakarta, atau Surabaya dan tercatat sebagai hasil daerah mereka. Padahal, kebun sawit dan tambangnya ada di Kalimantan Barat. Ini terjadi karena Pelabuhan Kijing belum dioperasionalkan,” ujarnya.
Menanggapi kekhawatiran terkait potensi kemacetan akibat meningkatnya aktivitas logistik di sekitar pelabuhan, Krisantus menilai hal tersebut merupakan konsekuensi wajar dari pertumbuhan ekonomi.
“Kemacetan itu indikator adanya aktivitas ekonomi. Kalau kawasan sudah padat, tanpa diminta pun pemerintah pusat akan membangun infrastruktur pendukung seperti jalan tol,” pungkasnya.
Krisantus berharap Pelindo segera mengambil langkah konkret agar Pelabuhan Internasional Kijing dapat beroperasi penuh dan memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
