Suaraindo.id– Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat kembali menegaskan arah kebijakan pembangunan dengan menempatkan perbaikan infrastruktur jalan sebagai salah satu prioritas utama di tengah keterbatasan anggaran daerah.
Gubernur Kalimantan Barat, Ria Norsan, menegaskan penanganan jalan provinsi akan difokuskan pada ruas-ruas yang mengalami kerusakan berat dan berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat.
Menurutnya, langkah tersebut diambil sebagai upaya menjaga konektivitas antarwilayah sekaligus memastikan kelancaran distribusi barang dan mobilitas warga di berbagai kabupaten/kota.
“Penanganan jalan provinsi tetap menjadi fokus. Kami memprioritaskan ruas jalan yang rusak berat agar tetap dapat difungsikan dan konektivitas wilayah tetap terjaga,” ujarnya.
Ia menjelaskan, dalam kondisi kebijakan efisiensi anggaran saat ini, pemerintah daerah menerapkan pendekatan bertahap dan terencana. Perbaikan yang dilakukan lebih diarahkan pada penanganan fungsional agar jalan tetap bisa dilalui, terutama pada jalur utama.
“Kami memahami keinginan masyarakat untuk perbaikan permanen. Namun dalam kondisi efisiensi, penanganan dilakukan bertahap. Yang penting jalan tetap bisa digunakan dan aktivitas tidak terganggu,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemprov Kalbar telah mengaktifkan kembali unit pemeliharaan jalan dan jembatan. Selain itu, pada Tahun Anggaran 2025, pemerintah juga melakukan peningkatan konstruksi jalan sepanjang 40,30 kilometer yang tersebar di 22 ruas di berbagai daerah.
Tidak hanya itu, penguatan infrastruktur pendukung juga dilakukan melalui penanganan jaringan irigasi dengan cakupan layanan mencapai 9.172 hektare, serta normalisasi saluran sepanjang 1.035 kilometer guna mendukung sektor pertanian.
Meski demikian, pemerintah mengakui bahwa penanganan infrastruktur jalan di Kalimantan Barat menghadapi berbagai tantangan, mulai dari tingginya curah hujan, kondisi geografis wilayah, hingga beban kendaraan yang mempercepat kerusakan jalan.
“Kami tetap bekerja agar kualitas jalan terus meningkat secara bertahap sesuai kemampuan fiskal daerah,” tambahnya.
Pemprov Kalbar juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dan masukan masyarakat terkait kondisi infrastruktur jalan. Kritik dan saran dinilai sebagai bagian penting dalam pengawasan publik terhadap pembangunan.
Ke depan, pemerintah berharap dukungan masyarakat terus terjaga agar proses pembangunan berjalan optimal, khususnya dalam meningkatkan keselamatan, kenyamanan, serta konektivitas antarwilayah di Kalimantan Barat.
