Suaraindo.id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menegaskan komitmennya untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten/kota dalam penanganan infrastruktur jalan. Langkah ini dinilai penting agar pembangunan dan pemeliharaan jalan di Kalbar berjalan efektif serta mampu mendukung konektivitas wilayah dan pertumbuhan ekonomi daerah.
Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan menyampaikan, penguatan sinergi dilakukan sebagai respons atas meningkatnya keluhan masyarakat di media sosial terkait kondisi jalan, sekaligus menjawab kebingungan publik mengenai kewenangan penanganan ruas jalan di daerah.
“Kewenangan penanganan jalan sebenarnya telah diatur secara jelas berdasarkan status jalan. Untuk jalan nasional, menjadi tanggung jawab pemerintah pusat sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1688/KPTS/M/2022,” tegas Norsan di Pontianak, Rabu (1/4/2026).
Sementara itu, jalan provinsi di Kalimantan Barat mengacu pada Keputusan Gubernur Kalbar Nomor 1470/DPUPR/2022 yang menjadi dasar bagi Pemprov dalam pembangunan dan pemeliharaan. Adapun jalan kabupaten/kota menjadi kewenangan masing-masing pemerintah daerah melalui keputusan kepala daerah.
Norsan menegaskan Pemerintah Provinsi Kalbar tidak akan lepas tangan ketika kondisi jalan kabupaten berdampak pada mobilitas masyarakat dan konektivitas antarwilayah.
“Kalaupun itu bukan kewenangan provinsi, kita tetap dorong koordinasi. Prinsipnya, pelayanan ke masyarakat harus tetap berjalan,” ujarnya.
Ia menekankan, pendekatan kolaboratif menjadi kunci agar persoalan jalan tidak terjebak pada batas administratif semata, melainkan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Selain itu, Pemprov Kalbar juga terus menjalin koordinasi dengan pemerintah pusat dalam penanganan jalan nasional, khususnya pada ruas-ruas strategis yang menopang distribusi logistik dan aktivitas ekonomi daerah.
“Kami berharap adanya peningkatan dukungan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur jalan di daerah, baik jalan nasional, provinsi, maupun kabupaten/kota,” ungkapnya.
Dukungan tersebut dinilai krusial guna memastikan konektivitas antarwilayah berjalan optimal dan berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Pemprov Kalbar juga menyoroti masih adanya keluhan masyarakat terkait kondisi jalan berlumpur yang sulit dilalui di sejumlah wilayah. Oleh karena itu, penguatan sinergi lintas pemerintahan menjadi langkah penting agar penanganan tidak terhambat oleh batas kewenangan, melainkan tetap bergerak sesuai kebutuhan di lapangan.
Dengan koordinasi yang semakin kuat serta dukungan anggaran yang memadai, Pemprov Kalbar berharap persoalan infrastruktur jalan dapat ditangani lebih cepat, sehingga akses masyarakat semakin baik dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat berkembang secara merata.
