Suaraindo.id– Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Isma Yatun berterima kasih kepada Presiden, Wakil Presiden, beserta jajaran pemerintah yang telah berkomitmen menguatkan fondasi akuntabilitas dalam mengelola tata kelola keuangan negara selama 10 terakhir sebagai landasan yang kuat bagi pemerintahan selanjutnya, termasuk dukungan dan sinerginya, sehingga BPK dapat mengimplementasikan mandatnya dengan baik.
Pernyataan tersebut disampaikan Isma Yatun dalam acara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2023 dan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester II Tahun 2023 kepada Presiden Joko Widodo di Jakarta Convention Center, Senin (8/7/2024).
LKPP tersebut merupakan pertanggungjawaban APBN Tahun 2023 yang tersusun atas satu Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) dan 84 Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga (LKKL).
Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2023 menunjukkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yang berarti memperoleh opini WTP ke-8 sejak LKPP Tahun 2016.
Isma mengatakan opini WTP sebagai refleksi kualitas terbaik dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBN melalui penyajian LKPP yang sesuai dengan Standard Akuntansi Pemerintahan (SAP) akan semakin mendorong kepercayaan para pemangku kepentingan di lingkup sektor publik.
“Capaian membanggakan ini tak lepas dari komitmen dan upaya keras pemerintah untuk mendukung good governance dalam pengelolaan keuangan negara, mengingat perjalanan memperoleh opini WTP tidak mudah,” ujarnya dilansir dari Antara.
Pada kesempatan yang sama, Presiden Joko Widodo meyakini bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto yang menjalankan pemerintahan berikutnya, akan memberi perhatian serius pada setiap BPK terkait pengelolaan uang negara.
“Saya yakin pemerintahan Presiden terpilih Bapak Prabowo Subianto ke depan selalu memberikan perhatian serius pada setiap rekomendasi BPK agar uang rakyat dapat dimanfaatkan dengan baik serta dikelola secara transparan dan akuntabel,” ungkap dia.
Kepala Negara juga mengharapkan dukungan BPK untuk melanjutkan perbaikan ekosistem pemerintahan, membangun pemerintahan yang akuntabel, fleksibilitas, dan selalu berorientasi pada hasil.
“Saya minta kepada menteri, kepala lembaga, dan kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan rekomendasi-rekomendasi dari pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan, APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) kita semakin hari, semakin tahun makin baik,” katanya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
