Suaraindo.id – Pemerintah Indonesia sedang menyusun formula baru untuk penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan listrik, dengan tujuan memastikan subsidi ini lebih tepat sasaran. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan bahwa sekitar 20 hingga 30 persen subsidi BBM dan listrik saat ini tidak tepat sasaran, yang berarti pemerintah membuang hingga Rp100 triliun per tahun.
Bahlil mengonfirmasi bahwa pihaknya bersama kementerian dan lembaga terkait tengah merancang skema penyaluran baru. Dalam rapat koordinasi terbatas pada awal November 2024, Presiden Prabowo Subianto memberi waktu dua minggu untuk merampungkan format baru ini. Salah satu hal yang diputuskan adalah tetap menjaga subsidi gas LPG, yang sangat penting bagi UMKM dan rumah tangga.
Terkait subsidi BBM dan listrik, opsi yang tengah dipertimbangkan termasuk mekanisme bantuan langsung tunai (BLT) sebagai alternatif untuk memastikan subsidi sampai ke masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Namun, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan ini harus memperhatikan dampaknya terhadap inflasi, pertumbuhan ekonomi, dan lapangan pekerjaan, serta memperhatikan sektor-sektor penting seperti pertanian dan kelautan.
Skema BLT dan Pembenahan Data Subsidi
Pengamat ekonomi energi, Fahmy Radhi, menilai bahwa pemerintah memang perlu mengubah skema subsidi dengan mengedepankan BLT, selama didukung dengan data yang akurat. BLT dinilai lebih tepat sasaran, karena bantuan akan langsung diberikan kepada mereka yang membutuhkan. Namun, ia mengingatkan bahwa data yang valid dan up-to-date sangat penting untuk keberhasilan program ini.
Fahmy menyarankan agar pemerintah segera menerapkan kriteria sementara untuk subsidi BBM, misalnya hanya memperbolehkan sepeda motor dan angkutan umum tertentu yang menggunakan BBM subsidi, sementara kendaraan pribadi lainnya harus membeli BBM non-subsidi. Kriteria ini, menurutnya, bisa diterapkan segera sembari menunggu data yang lebih lengkap.
Perlunya Keberanian dan Ketepatan Waktu
Pengamat energi Fabby Tumiwa berpendapat bahwa pemerintah sebaiknya tidak menunda-nunda lagi kebijakan perubahan ini. Menurutnya, data terkait rumah tangga miskin sudah cukup lengkap dan bisa segera diperbarui untuk implementasi program subsidi yang lebih tepat sasaran. Meskipun kebijakan ini mungkin tidak populer, reformasi subsidi dinilai sangat penting untuk memastikan anggaran negara digunakan secara efisien dan tepat.
Kebijakan yang akan diambil, menurut Fabby, harus berbasis pada data yang akurat dan langkah perbaikan yang sudah dipersiapkan. Meskipun keputusan ini bukanlah yang paling populer, tetapi demi mencapai subsidi yang lebih tepat sasaran, pemerintah harus memiliki keberanian untuk mulai mengambil langkah ini, dengan meminimalkan risiko dan memastikan keberlanjutan program.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
