Suaraindo.id – Pemerintah Kota Pontianak melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menggelar rapat pleno rutin yang dipimpin langsung oleh Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, pada Rabu (21/5/2025). Fokus utama pertemuan ini adalah merumuskan strategi percepatan akses keuangan yang lebih inklusif, khususnya bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) serta masyarakat berpenghasilan rendah.
Dalam forum yang berlangsung di Ruang Rapat Wali Kota, Bahasan menekankan pentingnya konsistensi dan keseriusan seluruh pemangku kepentingan dalam membuka ruang akses pembiayaan yang lebih luas, terutama melalui skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan berbagai program keuangan inklusif lainnya.
“Rapat ini menjadi penting karena menyangkut peningkatan akses keuangan, khususnya bagi para pelaku UMKM yang membutuhkan dukungan pembiayaan,” ujar Bahasan.
Rapat pleno juga membahas enam tema utama dan delapan program strategis yang akan menjadi fokus kerja TPAKD ke depan. Dalam kesempatan itu, pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK) turut memaparkan data capaian, evaluasi, serta target yang akan menjadi pedoman bersama untuk mempercepat pemerataan akses keuangan di Kota Pontianak.
Salah satu perhatian khusus dalam rapat adalah rendahnya adopsi digitalisasi keuangan di Pontianak, khususnya penggunaan Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS). Bahasan mengungkapkan, saat ini jumlah pengguna QRIS di Pontianak baru menyentuh angka 12 ribu, tertinggal jauh dari beberapa daerah yang sudah melampaui 32 ribu pengguna.
“Ini menunjukkan perlunya edukasi dan sosialisasi secara masif kepada masyarakat mengenai transaksi non-tunai atau cashless,” jelasnya.
Data dan masukan dalam rapat dijadikan sebagai bahan evaluasi strategis untuk menyusun langkah konkret dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Bahasan menegaskan, semakin luas dan mudah akses masyarakat terhadap layanan keuangan formal, maka semakin besar pula dampaknya terhadap keberlanjutan usaha kecil dan menengah.
“Kita harus terus berbenah dan bergerak agar capaian kita bisa lebih maksimal dan memberikan dampak nyata bagi perekonomian Kota Pontianak,” tegasnya.
Pemerintah Kota Pontianak berkomitmen untuk terus menggandeng berbagai pihak, termasuk sektor perbankan, lembaga keuangan non-bank, dan organisasi masyarakat dalam memperkuat ekosistem keuangan yang inklusif, produktif, dan berkelanjutan.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
