Suaraindo.id – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, menegaskan pentingnya strategi yang terukur, terarah, dan berbasis data, serta partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kabupaten Ketapang.
Pernyataan tersebut disampaikan melalui Kepala Bappeda Ketapang, Harto, saat membuka kegiatan Konsultasi Publik Strategi Daerah (Strada) Pencegahan Perkawinan Anak, yang digelar di Aula Bappeda Ketapang pada Kamis (17/7/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari Program Inklusi yang diinisiasi oleh Pimpinan Daerah Aisyiyah Ketapang.
Acara ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti para lurah dan kepala desa, perwakilan Pengadilan Agama, organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, organisasi perempuan, insan pers, Forum Anak Daerah, serta jajaran pengurus Aisyiyah baik dari tingkat kabupaten maupun provinsi.
Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak, Asih Kurniasih, turut memberikan paparan mengenai strategi pencegahan perkawinan anak. Paparan tersebut mendapat tanggapan dan diskusi aktif dari para peserta.
Menurut Bupati, praktik perkawinan anak merupakan bentuk pelanggaran hak-hak anak yang berdampak serius terhadap masa depan generasi muda. Anak-anak yang seharusnya tumbuh dan berkembang secara optimal, justru menghadapi risiko besar seperti putus sekolah, kehamilan dini, kemiskinan struktural, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan.
“Strada ini diharapkan menjadi dokumen strategis yang menjadi acuan bersama bagi seluruh pihak dalam upaya pencegahan perkawinan anak, agar langkah yang diambil memiliki arah dan tujuan yang selaras,” ujar Bupati.
Dengan adanya strategi yang jelas dan terkoordinasi, diharapkan angka perkawinan anak di Kabupaten Ketapang dapat ditekan secara signifikan, demi masa depan anak-anak yang lebih baik dan berkeadilan.
