Suaraindo.id – Wakil Gubernur Kalimantan Barat, Krisantus Kurniawan, menyampaikan kekecewaannya terhadap minimnya kehadiran Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada Rapat Paripurna DPRD Provinsi Kalimantan Barat mengenai penyampaian Jawaban Gubernur terhadap Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD, Selasa (26/8/2025).
Menurutnya, kehadiran Kepala OPD dalam forum resmi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab karena jawaban yang disampaikan Gubernur sejatinya bersumber dari masing-masing perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsinya.
“Ini rapat yang sangat penting, jadi tentu saya kesal. Harusnya Kepala OPD bisa mengatur agenda agar tetap hadir, karena jawaban yang diberikan Gubernur itu sebenarnya merupakan jawaban dari tiap dinas sesuai dengan tupoksi jabatan,” tegas Krisantus.
Ia menekankan, DPRD dalam forum paripurna tidak hanya menerima jawaban formal, tetapi juga memberikan masukan, kritik, dan rekomendasi yang harus diperhatikan langsung oleh perangkat daerah terkait.
“DPRD mempertanyakan, memberikan masukan, saran, dan kritik sesuai dengan fungsi pengawasan. Kepala OPD yang bersangkutanlah yang seharusnya lebih kompeten untuk mendengar dan mempertanggungjawabkan jawaban tersebut,” ujarnya.
Krisantus menilai, ketidakhadiran sebagian Kepala OPD justru berpotensi melemahkan tindak lanjut atas masukan yang telah diberikan DPRD.
“Seharusnya rapat ini dihadiri lebih banyak Kepala OPD, agar mereka bisa mendengar langsung. Jangan sampai hanya dijawab secara administratif tanpa bisa dipertanggungjawabkan. Kalau tidak dilaksanakan, kita semua yang malu,” pungkasnya.
IKUTI BERITA LAINNYA DI GOOGLE NEWS
