SUARAINDO.ID —– Forum Pengurangan Risiko Bencana (FPRB) Kabupaten Sumbawa, FPRB Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bersama Pemerintah Kabupaten Sumbawa menggelar diseminasi hasil kajian ketangguhan pulau-pulau kecil di Kabupaten Sumbawa pada Kamis, 21 Mei 2026.
Diseminasi ini dilakukan guna memperkuat mitigasi dan sistem keselamatan mandiri masyarakat yang hidup di wilayah kepulauan terluar, sekaligus menjaga iklim pariwisata yang aman.
Kajian komprehensif yang telah rampung dan didiseminasikan tersebut mengambil lokus di tiga pulau kecil di Kabupaten Sumbawa, yakni Pulau Bungin, Pulau Medang, dan Pulau Moyo. Hasil kajian ini diharapkan mampu melahirkan kebijakan afirmasi berbasis kepulauan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Dalam laporannya, Ketua FPRB NTB, Rahmat Sabani mengungkapkan bahwa Provinsi NTB memiliki karakteristik geografis yang unik sekaligus rentan. Dari total 281 pulau kecil yang tersebar di wilayah NTB, terdapat 38 pulau yang kini telah berpenghuni.
Keberadaan puluhan pulau berpenghuni ini menyimpan risiko besar karena berada di kawasan yang rawan terhadap berbagai potensi bencana alam.
“NTB ini termasuk kawasan pulau kecil yang rawan bencana. Oleh karena itu, harus ada upaya nyata dan terstruktur dari pemerintah untuk menyelamatkan penduduk di pulau-pulau kecil ini ketika terjadi bencana. Pola pembangunan daerah sudah saatnya berbasis pada karakteristik pulau kecil,” ujar Rahmat Sabani dalam kegiatan diseminasi tersebut.
Rahmat menjelaskan, aspirasi mengenai pentingnya paradigma pembangunan berbasis pulau kecil ini telah direspons positif oleh pemerintah daerah. Salah satu bukti konkretnya adalah mulai diakomodasinya isu ini ke dalam perencanaan pembangunan daerah melalui mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Menurut Rahmat, FPRB NTB telah menginisiasi kajian ketangguhan pulau kecil ini sejak tahun 2023.
Sebagai tahap awal, kajian tersebut dilakukan di kawasan tiga gili eksotis di Kabupaten Lombok Utara, yaitu Gili Trawangan, Gili Air, dan Gili Meno.
Setelah sukses memetakan ketangguhan di wilayah Lombok, program strategis ini kemudian berlanjut sejak tahun 2025 dengan menyasar tiga pulau kecil di Kabupaten Sumbawa, yakni Pulau Bungin, Pulau Medang, dan Pulau Moyo.
“Kajian ini sangat penting untuk diangkat menjadi sebuah kebijakan afirmasi di tingkat provinsi. Kami berharap, ke depan akan terlihat secara jelas program-program yang secara khusus ditujukan untuk membangun ketangguhan di pulau-pulau kecil,” tambah Rahmat.
Menjaga Kenyamanan Pariwisata Kelas Dunia di Kawasan SAMOTA
Lebih lanjut, Rahmat Sabani menggarisbawahi bahwa aspek keselamatan di pulau-pulau kecil berkaitan erat dengan sektor ekonomi andalan NTB, khususnya Sumbawa yaitu pariwisata.
Pulau-pulau yang menjadi objek kajian merupakan bagian dari lanskap strategis kawasan SAMOTA (Saleh, Moyo, Tambora) yang saat ini tengah didorong menjadi kawasan pariwisata kelas dunia.
Status sebagai destinasi global menjadikan isu keselamatan dan kesiapsiagaan bencana di kawasan tersebut menjadi sangat sensitif. Jika aspek keselamatan tidak dikelola dengan baik, hal tersebut dikhawatirkan dapat memengaruhi citra pariwisata daerah di mata dunia.
“Sangat penting bagi kita untuk membangun sistem ketangguhan di kawasan SAMOTA agar para wisatawan yang datang berkunjung merasa aman dan nyaman. Ketika mereka tahu sistem keselamatan kita berjalan baik, kepercayaan publik internasional akan meningkat,” tegasnya.
Senada dengan hal tersebut, Kepala Desa Labuan Aji di Pulau Moyo, Sofyan, menyampaikan harapan besar dari para kepala desa dan masyarakat yang bermukim di pulau-pulau kecil.
Menurutnya, pulau-pulau kecil di Sumbawa tidak hanya menyimpan risiko bencana, tetapi juga memiliki potensi ekonomi, perikanan, dan pariwisata yang luar biasa besar.
“Harapan kami sebagai masyarakat di pulau kecil adalah bagaimana potensi yang ada di pulau ini benar-benar bisa memberikan dampak kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat setempat. Namun, kesejahteraan itu harus ditopang oleh rasa aman,” kata Sofyan.
Sofyan berharap hasil kajian ketangguhan yang diinisiasi oleh FPRB Sumbawa dan FPRB NTB ini tidak sekadar menjadi dokumen di atas meja, melainkan diimplementasikan menjadi aksi nyata. Dokumen tersebut diharapkan mampu mentransformasikan masyarakat kepulauan menjadi entitas yang tangguh secara multidimensi.
“Kami ingin hasil kajian ini menjadikan masyarakat tangguh dalam arti luas; tangguh dalam sistem ekonomi, tangguh secara sosial, dan tangguh dalam menghadapi kebencanaan.Rekomendasi di dalam kajian ini harus segera ditindaklanjuti demi memberikan dampak positif bagi kami yang tinggal di garda terdepan ini,” tutur Sofyan penuh harap.
Sementara itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sumbawa, Muhammad Nurhidayat, menyambut baik dokumen hasil kajian ketangguhan pulau kecil tersebut.
Pihaknya menegaskan bahwa hasil kajian ini akan dijadikan sebagai pijakan utama dalam menyusun kebijakan strategis pembangunan daerah yang berwawasan kebencanaan.
Nurhidayat menjelaskan, tantangan terbesar dalam penanggulangan bencana di wilayah kepulauan adalah faktor geografis, jarak, dan aksesibilitas.
Jarak antara daratan utama Pulau Sumbawa menuju wilayah seperti Pulau Medang dan Pulau Moyo tergolong cukup jauh dan membutuhkan waktu tempuh yang signifikan melalui jalur laut.
“Ketangguhan di pulau kecil ini sifatnya krusial dan mendesak. Mengingat jarak mereka ke daratan utama cukup jauh, maka target utama kita adalah membangun kapasitas masyarakat agar mampu melakukan penyelamatan secara mandiri ketika bencana terjadi, sembari menunggu kedatangan bantuan dari personel BPBD,” jelas Nurhidayat.
Melalui hasil kajian ini, BPBD Sumbawa berkomitmen untuk meningkatkan edukasi, pembentukan Desa Tangguh Bencana (Destana), serta penguatan kelembagaan lokal di tingkat pulau agar rantai komando penanganan darurat dapat berjalan optimal meski dalam kondisi terisolasi.
Bupati Sumbawa, Syarafuddin Jarot, dalam sambutan menegaskan kembali bahwa keselamatan warga yang tinggal di pulau-pulau kecil selalu menjadi prioritas dan perhatian utama pemerintah daerah.
Bupati mengakui adanya perbedaan kecepatan respons penanganan bencana antara masyarakat di daratan utama dengan masyarakat di pulau-pulau kecil akibat kendala geografis.
“Dalam konteks bencana, kita harus realistis bahwa masyarakat pulau kecil yang aksesnya jauh pasti harus menunggu lebih lama untuk datangnya tim bantuan. Kondisi ini sangat berbeda dengan masyarakat di daratan utama yang mobilitasnya jauh lebih mudah diakses. Oleh sebab itu, satu-satunya jalan terbaik adalah membangun dan melatih ketangguhan masyarakat di pulau kecil itu sendiri agar mereka bisa menyelamatkan diri secara mandiri di golden time saat bencana terjadi,” urai Bupati Syarafuddin Jarot.
Bupati juga menekankan korelasi kuat antara aspek keselamatan kebencanaan dengan keberlanjutan industri pariwisata. Seiring dengan transformasi pulau-pulau kecil di Sumbawa menjadi destinasi wisata favorit, jaminan keselamatan kerja dan keselamatan berwisata tidak boleh diabaikan.
”Ketika kita ingin mengembangkan pariwisata di pulau kecil, sangat penting untuk memperhatikan keselamatan secara menyeluruh, baik keselamatan dari kecelakaan wisata maupun keselamatan ketika terjadi bencana alam. Isu keselamatan ini adalah jualan utama dan menjadi pertimbangan paling mendasar bagi wisatawan sebelum mereka memutuskan untuk berkunjung,” kata Bupati.
Di akhir sambutannya, Bupati Syarafuddin Jarot menginstruksikan seluruh jajaran perangkat daerah terkait untuk menjadikan dokumen kajian dari FPRB Sumbawa dan FPRB NTB ini sebagai rujukan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan program kerja sektoral.
Ia meminta agar diseminasi informasi keselamatan tidak berhenti di ruang rapat, tetapi diterjemahkan secara visual dan praktis di lapangan, baik untuk masyarakat lokal maupun bagi para wisatawan mancanegara dan domestik.
“Saya minta lakukan pelatihan, ketersediaan rambu-ramu evakuasi, informasi kebencanaan, dan sistem kesiapsiagaan berbasis komunitas ini harus segera diwujudkan di pulau-pulau kecil kita. Sebagai contoh, jika ada kejadian gempa di pulau kecil, wisatawan dan warga lokal harus langsung tahu ke mana mereka harus berlari melalui rambu arah evakuasi yang jelas. Sistem ini yang harus kita bangun bersama mulai saat ini,” pungkas Bupati Sumbawa.
